REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur hingga Juli 2016 telah mencabut izin tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yakni BPR Syariah di Pasuruan, dan dua BPR konvensional di Sidoarjo dan Malang.
Kepala OJK Regional 4 Jatim Sukamto mengatakan selain tiga BPR juga ada beberapa BPR yang dilikuidasi, antara lain BPR Iswara Arta di Kabupaten Sidoarjo, BPR Syariah Al Hidayah di Kota Pasuruan, dan BPR Kudamas Santosa di Porong, Sidoarjo. "Salah satu BPR yang dilikuidasi karena salah urus atau pengelolaan, ditambah lemahnya kontrol, sehingga BPR itu terus merugi dan kurangnya integritas bank tersebut," katanya di Surabaya, Selasa (23/8).
Selain itu, kata Sukamto, BPR tersebut memiliki kredit macet atau "NonPerforming Loan" (NPL) yang tinggi, sehingga tidak bisa terselamatkan. "Oleh karena itu, kami harap masyarakat bisa memilih bank yang kredit yang bunganya terjamin di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," katanya.
Sukamto mengatakan, sebuah bank harus melakukan transparansi serta melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangannya. Sementara itu, berdasarkan data OJK total ada 1.600 BPR yang aktif di Indonesia, dan hanya empat persennya yang terlikuidasi pada 2016, dan 2015 tercatat sebanyak 70 BPR terlikuidasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika