REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp2.070 Triliun, untuk dibahas lebih lanjut ke tingkat teknis.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sebagian besar fraksi setuju dengan rancangan yang dibuat pemerintah tersebut. Ia menjelaska dalam pandangan fraksi di Rapat Paripurna, ada fraksi yang berbicara optimistis, ada juga yang mengingatkan agar pemerintah berhati-hati.
''Sehingga kita berharap sentuhan dari pemerintah, yang tidak terpacu kepada asumsi-asumsi makro saja. Tetapi yang pro rakyat sesuai Nawacita dan didukung oleh DPR, untuk bisa menyentuh aspek kebutuhan dan kehidupan masyarakat,'' katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Taufik melanjutkan RAPBN 2017 juga mesti menyelesaikan persoalan riil, seperti pengurangan kemiskinan, penambahan lapangan pekerjaan, dan penurunan gini rasio. Ia meminta asumsi ekonomi pada 2017 jangan hanya berkutat pada asumsi makro.
''Tetapi asumsi makro itu harus bisa seiring senafas dengan kehidupan masyarakat,'' ujarnya.
Ia menilai RAPBN 2017 ini cukup realistis dan sangat dinamis. Dirinya juga menghormati pandangan-pandangan fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpinnya tersebut.
Pada prinsipnya, kata dia, tidak ada fraksi yang menolak agar RAPBN ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya. Meski, secara substansial akan dibahas di dalam badan anggaran bersama dengan pemerintah, dan pengambilan keputusan nanti akan diputuskan dalam anggaran APBN 2017.
Politikus PAN itu menuturkan, aspek perbaikan ekonomi harus jadi prioritas bersama antara pemerintah dan DPR. Tetapi sekali lagi, Taufik mengaskan asumsi tersebut jangan hanya terjebak pada asumsi makro, tapi harus relevan dengan kehidupan di masyarakat.
''Misalnya, tidak hanya sekedar mengendalikan laju inflasi, dengan memperbanyak keran impor. Tapi bagaimana agar daya beli masyarakat itu bisa terjangkau, pengurangan kemiskinan terjadi, lapangan pekerjaan tercipta, dan infrastruktur berjalan. Intinya DPR mendukung rencana pemerintah untuk perbaikan ekonomi,'' jelasnya.
Sementara Fraksi Gerindra melalui Moh Nizar Zahro, sependapat dengan pemerintah bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, sesuai dengan harapan Pemerintah, APBN ke depan perlu disusun secara realistis. Sehingga mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun jangka menengah.
''Meskipun demikian, tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya pemerintah diatas, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa RUU APBN 2017 dan Pokok-pokok Nota Keuangan masih jauh dari harapan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan Pembangunan Nasional,'' jelasnya.
Ia mengatakan, niat baik pemerintah untuk melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan masih terkendala oleh minimnya ruang fiskal. Sebab, keterbatasan ruang fiskal tahun depan agaknya masih akan terus berlanjut, karena tidak tercapainya target perolehan pendapatan Negara yang telah ditetapkan.
Hal ini berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dimana target pendapatan telah direvisi berulang kali namun tidak juga bisa dicapai. Berdasarkan kondisi dua tahun sebelumnya, yang tidak ada kepastian dalam perencanaan keuangan kami mengkhawatirkan anggaran yang sudah disahkan tidak bisa dilaksanakan karena dananya tidak tersedia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
