REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau operator migas yang memiliki wilayah kerja di perairan termasuk area lepas pantai, diminta untuk ikut memajukan industri perikanan di area kerjanya. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengumpulkan setidaknya 292 KKKS agar turut serta memanfaatkan temuan dan inovasi sektor kelautan dan perikanan di wilayah operasi migas.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan KKP Zulficar Mochtar menyebutkan dari seluruh KKKS yang beroperasi di wilayah Indonesia, 47 persen di antaranya memiliki wilayah operasi di pesisir atau perairan termasuk pulau-pulau terluar Indonesia. Ia melihat bahwa setiap program pengabdian masyarakat yang diadakan oleh kontraktor dan inisiatif mandiri oleh nelayan di daerah untuk melestarikan terumbu karang dan peningkatan produksi perikanan, sejalan dengan apa yang pihaknya teliti dan kembangkan.
Latar belakang ini membuat KKP dan SKK Migas yang juga di dalamnya ikut serta pula Joint Operating Body Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) menandatangani suatu perjanjian komitmen pemanfaatan teknologi perikanan. Nantinya, kata Zulficar, hasil penelitian oleh Balitbang KKP akan didistribusikan kepada para KKKS untuk selanjutnya bisa diterapkan di wilayah kerja masing-masing.
"Harapannya, penerapan hasil penelitian kami ini bisa memberikan manfaat signifikan untuk masyarakat. Seperti juga untuk dimanfaatkan oleh CSR oleh masing-masing KKKS," ujar Zulficar ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (22/8).
Zulficar juga menyebutkan, pengembangan dan penelitian teknologi sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu indikator penting untuk mendorong terciptanya perikanan yang ramah lingkungan, bertanggung jawab dan berkelanjutan, terutama untuk memasuki pasar internasional. Selain itu, keberadaan alat tangkap dan operasi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di sekitar wilayah eksplorasi migas seringkali memicu gesekan horizontal antara nelayan dan pelaksana eksplorasi.
Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Muliawan Haji menyebutkan bahwa kerja sama ini dianggap akan menaikkan nilai tambah bagi keberjalanan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh setiap kontraktor. Alasannya, apa yang dilakukan melalui CSR oleh KKKS bisa menghasilkan program-program yang lebih terarah dan bermanfaat magi masyarakat pesisir.
"Banyak potensi yang bisa disinergikan antara KKP dengan masing-masing kontraktor migas. Pemanfaatan teknologi oleh KKP ini sangat dibutuhkan masyarakat," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika