REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah harus mengelus dada setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengintruksikan bakal ada pemangkasan anggaran sebesar Rp 133 triliun. Pemangkasan ini merupakan yang kedua karena pemerintah sebelumnya telah memotong anggaran sebesar Rp 50 triliun pada Semester I 2016.

Pengamat Ekonomi Mohammad Faisal mengatakan, pemangkasan anggaran di tengah tahun jelas akan berdampak signifikan pada kinerja Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Sebab semua pihak pasti sudah merencanakan program mereka secara matang dengan mangasumsikan anggaran awal yang akan diberikan melalui Kementerian Keuangan.

"Pasti akan menggangu ritme pembangunan. Karena banyak yang sudah melakukan kontrak dan segala hal dalam setiap program kerja," kata Faisal, Kamis (4/8).

Direktur Research at the Center of Reform in Economics (CORE) ini menuturkan, pada pemangkasan pertama sebesar Rp 50 triliun saja sudah banyak K/L yang mengeluh karena program yang telah mereka susus dari awal tahun akhirnya tidak akan berjalan. Mandegnya program-program lain pasti akan menyusul dengan pamangkasan anggaran sebesar Rp 65 triliun.

Hal serupa terjadi di tubuh pemerintah daerah (pemda). Setiap pemda pasti memiliki program kerja yang jelas dilakukan untuk meningatkan perekonomian dan kinerja daerah. Namun dengan pemotongan anggaran sebanyak Rp 68 triliun untuk semua daerah, dipastikan Pemda yang sudah menyiapkan sejumlah rencana kerja akan menunda pengerjaannya.

Khusus untuk pemangkasan di daerah, Faisal berharap pemerintah bisa lebih baik dalam melakukan penyisiran anggaran. Sebab selama ini pemerintah pusat memiliki pandangan untuk memajukan wilayah timur Indonesia dengan pembangunan berbagai infrastuktur. 

"Daerah ini mempunyai variasi anggaran yang signifikan. Jangan sampai program di daerah bisa terkena dan berdampak pada ketidakmerataan infrastruktur," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika