Kamis 04 Aug 2016 06:28 WIB

Paket Kebijakan Ke-13 Berisi Perdagangan Online dan Perumahan

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan paket kebijakan ekonomi ke-13 akan berisi dua garis besar substansi yakni insentif untuk pengembangan perdagangan dalam jaringan atau daring (e-commerce) dan deregulasi bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Darmin, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, mengatakan kemungkinan paket ekonomi ke-13 akan tuntas selambat-lambatnya awal pekan depan atau pekan kedua Agustus 2016.

"Akan dibahas besok usulannya dengan Presiden Joko Widodo," kata Darmin dalam pertemuan menjelang rapat koordinasi nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang akan diselenggarakan Kamis (4/8), Rabu malam (3/8).

Sebelumnya, sejak September 2015, pemerintah sudah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi. Dalam pertemuan dengan puluhan kepala daerah tersebut, Darmin mencoba meyakinkan 12 paket kebijakan ekonomi yang telah diambil sebelumnya sudah berjalan.

Sesuai sasaran awal, kata dia, seluruh paket kebijakan tersebut telah mendorong reformasi struktural terutama untuk memperbaiki iklim investasi dan usaha. "Kita mencoba mempermudah sistem penyelenggaraan, karena peran dunia usaha dan investasi juga penting untuk mendorong pembangunan," ujar dia.

Menurut dia, saat ini perekonomian global sedang berada di masa sulit, termasuk juga berbagai tantangan yang mendera negara-negara maju. Bahkan, kata dia, negara maju juga belum menemukan solusi jitu untuk keluar dari lesunya pertumbuhan ekonomi.

Seperti diketahui, Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juli 2016 lalu baru saja merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1 persen, lebih rendah 0,1 persen untuk tahun ini. Menurut Darmin, di tengah melambatnya perekonomian global ini, pembangunan sebaiknya memprioritaskan sektor pariwisata dan perikanan. Kedua sektor ini dinilai paling mudah dikembangkan untuk meraup investasi karena sudah memiliki pasar potensial di dalam negeri.

"Karena pasarnya ada maka itu lebih mudah didorong investasi, pariwisata kita punya perikanan banyak dijual di luar negeri," ucap Darmin.

Kemudian, kata Darmin, sektor lainnya yang dapat dikembangkan adalah bidang farmasi. "Lalu industri yang paling besar permintaannya adalah farmasi karena sektor ini didorong pemerintah berapa dana yang disediakan pemerintah dan pemakaian obat," ujarnya.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 dapat mencapai 5,2 persen, sementara Bank Indonesia memperkirakan ekonomi akan tumbuh di 5-5,4 persen pada tahun ini.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement