REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan akan segera melakukan upaya reformasi sumber daya manusia (SDM), efisiensi anggaran, dan meningkatkan konektivitas. Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dia mengatakan perlu upaya baru yang berkaitan dengan mengefisiensikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melibatkan pihak swasta sebanyak mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Misalnya APBN Rp 15 triliun, kalau sekarang bisa untuk membangun lima proyek tapi karena itu jadi stimulus, APBN bisa dipakai di 10 proyek atau lebih. Urutannya adalah pihak swasta, kemudian pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan terakhir memakai APBN," kata Budi Jumat, (29/7).
Prioritas program kerja lainnya, terang dia, adalah deregulasi peraturan. Budi mengatakan sedang meminta semua eselon satu untuk menginventarisir apakah aturan itu sewajarnya, ada gunanya atau ada aturan yang sudah tidak perlu lagi. "Dengan begitu rencana untuk memberikan kesempatan lebih kepada swasta dapat tercapai dengan lebih mudah," katanya.
Prioritas lainnya, Budi menjelaskan adalah konektivitas transportasi. Ini penting karena konektivitas transportasi berkaitan langsung dengan keterjangkauan daerah, pariwisata, dan menekan disparitas harga.
Menurut dia pembangunan SDM transportasi menjadi faktor yang sangat krusial karena SDM Kementerian Perhubungan jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. "Kami akan membuat suatu formula untuk mengajak seluruh pegawai Kementerian Perhubungan untuk mereformasi dirinya sendiri," katanya.
Program lainnya adalah program tata kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Tujuannya agar UPT lebih profesional dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat serta untuk mendapatkan benefit yang memadai.
Budi juga meminta masing-masing eselon satu Kementerian Perhubungan untuk mempunyai quick win dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. "Misalnya setelah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, ada program reaktivasi rel kereta api di beberapa daerah."
Pada reaktivasi rel kereta api tersebut pihak swasta dapat berpartisipasi sehingga ada manfaatan finansial yang memberikan porsi kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan suatu distribusi anggaran yang lebih merata ke berbagai pihak.n dyah ratna meta novia
Ikuti Whatsapp Channel Republika