REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai kebijakan amnesti pajak dapat membantu ekonomi Indonesia tehadap guncangan dari luar, di tengah pelemahan ekonomi global saat ini.

Bambang menyebutkan, dalam pertemuan G20 yang dihadirinya pada pekan lalu, disebutkan bahwa ekonomi global masih banyak ketidakpastian akibat Brexit.

"Sehingga, kalau sudah menghadapi kondisi volatility yang sudah pasti di market, salah satu cara adalah perusahaan kita harus kuat,"ujar Bambang dalam sosialisasi kebijakan amnesti pajak di Jakarra, Selasa (26/7).

Sedangkan untuk ranah yang lebih luas lagi, lanjut Bambang, hal yang sama juga dilakukan di level negara atau pemerintah.

Pemerintah begitu mengetahui kondisi ekonomi global tidak akan berubah dalam jangka pendek, maka yang dilakukan adalah benar-benar memperkuat fundamental perekonomian Indonesia.

Hal yang diperkuat yaitu dari sisi otoritas moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kemudian dari sisi pemerintah yaitu Kementerian Keuangan.

"Dengan fundamental yang kuat, ada volatilitas seperti apapun, kita paling tidak masih punya daya tahan,"katanya.

Menurutnya, kebijakan amnesti pajak menjadi bagian dari upaya untuk bertahan dari guncangan ekonomi global. Karena tax amnesty yang sudah kita luncurkan Undang-undangnya ini merupakan instrumen untuk mendorong repatriasi. Instrumen sebagai insentif untuk mendorong orang mau membawa modalnya kembali ke Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan, kebijakan tax amnesty penting bagi perekonomian Indonesia. Adapun proses sosialisasi menjadi salah satu upaya mensukseskan kebijakan tersebut.

"Kita pahami betul bahwa tax amnesty penting bagi kebijakan ekonomi di Indonesia. Kita jadikan momen sosialisasi sinergikan upaya sukseskan tax amnesty, mudah-mudahan dengan sinergi, dengan kebijakan yang dikeluarkan serta didukung peran kita masing-masing, OJK punya peran sendiri, SRO punya peran sendiri," jelasnya.

Dengan masuknya dana repatriasi, lanjut Nurhaida, akan membantu menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu bisa meningkatkan instrumen pasar modal.

"Akan banyak bantu perekonomian menggerakan pertumbuhan dan mendukung proyek infrastruktur. Dana repatriasi meningkatkan permintaan instrumen pasar modal, kita dorong suplai tambah di pasar modal kita," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika