REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta beserta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan pelaku usaha akan membangun sistem rantai pasok pendingin untuk menyimpan sejumlah bahan pokok. Proyek kerja sama ini bersifat business to business dengan PD Pasar Jaya.
"Nantinya akan ada sistem distribusi sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi proyek percontohan sehingga ke depan bisa diaplikasikan kepada daerah lain," ujar Adhi di Jakarta, Selasa (21/6).
Menurut Adhi, sistem rantai pasok pendingin ini sangat penting terutama untuk penyimpanan daging ayam dan daging sapi. Sebab, saat ini di sejumlah pasar daging sapi yang tidak habis terjual hanya disimpan di dalam boks yang diisi dengan es batu. Adhi mengatakan, sistem penyimpanan seperti ini tidak sehat dan menyebabkan daging cepat membusuk.
Dalam sistem rantai pasok pendingin tersebut, nantinya akan dibentuk koperasi di bawah PD Pasar Jaya yang mengelola penyimpanan. Adhi memperkirakan jangka waktu penyimpanan di dalam gudang berpendingin ini yakni selama satu minggu, dan nantinya setiap pengecer mempunyai slot masing-masing.
"Kapasitasnya sedang dihitung oleh Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia sebab asosiasi ini berpengalaman dan punya percontohan yang feasible, artinya secara bisnis nggak memberatkan, ongkosnya murah, dan bisa diterapkan," kata Adhi.
Adhi mengatakan, sistem rantai pasok pendingin ini merupakan tindak lanjut MoU antara pemerintah DKI Jakarta dan BPOM yang bertujuan untuk mengamankan pangan dan menjaga stabilitas harga. Komoditas yang diusulkan yakni daging ayam, daging sapi, ikan, dan sayuran. Menurut Adhi, sistem rantai pasok pendingin ini bisa menjadi solusi untuk menjaga stabilisasi harga pangan saat Ramadhan.
"Kalau Bulog disuruh beli daging sapi dan bawang merah, lalu nggak punya penyimpanan yang memadai nantinya pasti akan rusak," ujar Adhi.
Baca juga: Pemerintah akan Siapkan Fasilitas Pendingin untuk Daging Sapi
Ikuti Whatsapp Channel Republika