REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎PT Pos Indonesia berencana menjalankan tabungan pos. Dibentuknya Tabungan Pos guna menyerap uang yang beredar di masyarakat, yang nilainya diprediksi bisa mencapai ratusan triliun rupiah‎.

Rencananya, Tabungan Pos ini akan diluncurkan pada 2016. Namun karena banyak hal yang masih dikaji, skema ini nampaknya tidak bisa berjalan dalam waktu cepat. "Itu (Tabungan Pos) belum, kita masih mengkaji karena ada perbedaan pendapat," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Kamis (16/6) malam.

‎Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan, sejauh ini banyak masukan termasuk dari Kementerian BUMN sebagai Kementerian yang menaungi PT Pos. Tujuannya supaya perusahaan ini bisa leboh fokus mengurusi kegiatannya yaitu dalam sistem logistik dilakukan lebih optimal. "Optimalkan dulu itu (sistem logistik)," ungkap Darmin.

Meski demikian, Darmin menyebut pihaknya dan kementerian dan lembaga terkait terus melakukan perbaikan peraturan sehinga program Tabungan Pos bisa segera final. "Tapi kapan dikeluarkannya terganung solusinya sudah oke atau belum," paparnya.

‎Skema Tabungan Pos ini diharap bisa menjadi solusi pembiayaan pemerintah karena dana yang diserap melalui skema ini bisa berjumlah triliunan. Nantinya, sekitar 80 persen dari dana tabungan itu dimanfaatkan untuk membeli surat utang atau obligasi pemerintah. Sementara sisanya untuk likuiditas.

‎Adapun dalam prosesnya, Tabungan Pos akan dikelola sendiri oleh PT Pos Indonesia, tidak bekerja sama dengan pihak bank. Kalau sudah berjalan dengan baik, selanjutnya akan ditambah dengan program Asuransi Pos berskala mikro. Program inklusi keuangan itu akan bekerja sama dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ikuti Whatsapp Channel Republika