REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Swiss dan Bank Dunia membentuk dana perwalian senilai 13,4 juta dolar AS guna mendukung upaya Indonesia mengelola perkembangan perkotaan di Indonesia. Dana ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menuturkan, investasi pembangunan infrastruktur belum mengimbangi laju urbanisasi dan mengakibatkan kemacetan, polusi, dan risiko bencana seperti banjir. Dana perwalian akan memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan mempersiapkan kebijakan dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam mengatasi permasalahan perkotaan di era desentrasiliasi ini, peran pemerintah daerah sangat strategis karena pemerintah daerah lebih mengenal kondisi dan permasalahan kawasan perkotaannya. Namun pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan pendanaan.
Menurut Basuki, dengan desentralisasi, harusnya perkembangan kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah harus menyediakan biaya operasional, perawatan dan rehabilitasi untuk keberlangsungan infrastruktur.
''Bagaimanapun juga kota-kota mempunyai anggaran yang sangat terbatas dengan PAD yang sedikit. Sementara anggaran lebih banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Karena itu kita membutuhkan sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negeri ini,'' ungkap Basuki dalam siaran pers, Rabu (15/6).
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, menjelaskan, berkembangnya pekerjaan produktivitas tinggi dan pengurangan biaya usaha membantu pertumbuhan dunia usaha. Dengan begitu, kota-kota dapat ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
Dari tahun 1970 hingga 2012, setiap pertumbuhan satu persen urbanisasi berkorelasi dengan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 13 persen di India, 10 persen di Tiongkok, dan tujuh persen di Thailand. Sementara di Indonesia pertumbuhan satu persen urbanisasi hanya menghasilkan kenaikan PDB per kapita sebesar empat persen.
Indonesia hanya menikmati sebagian kecil potensi manfaat perkotaan yang dapat menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan yang tinggi. ''Dengan meningkatnya investasi infrastruktur berkelanjutan guna menyediakan air bersih, sanitasi, transportasi umum yang efisien, dan perumahan terjangkau, kota-kota di Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan dan mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan,'' tutur Chaves.
Laju urbanisasi di Indonesia termasuk yang tercepat di dunia, sehingga antara periode 2000 sampai 2010, luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi, peningkatan terluas kedua setelah Cina.Pada tahun 2025, 68 persen penduduk Indonesia diperkirakan akan menetap di perkotaan. Dengan 50 juta warga desa yang banyak anggota keluarganya telah pindah ke kota, Pulau Jawa terutama berpotensi mengalami laju urbanisasi yang tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika