REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar dibuat standar upah minimum ASEAN. Ia menilai selama ini buruhlah yang menjadi korban persaingan upah minimum di kawasan ASEAN.  Selain itu, adanya persaingan upah buruh juga dapat menyebabkan daya beli masyarakat di suatu negara rendah sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Ya buruh dan negara masing-masing karena (persaingan upah minimum) menyebabkan daya belinya menurun," jelas JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/6).

Ia mencontohkan, hasil industri sepatu Nike yang diproduksi di Indonesia hanya dijual dengan harga 15 dollar Amerika. Namun di luar negeri, sepatu Nike dapat dijual seharga 70-80 dollar Amerika.

Dengan selisih harga jual di luar negeri dengan harga jual dalam negeri ini pun memberikan keuntungan yang cukup besar bagi "middle man". JK juga menjelaskan, barang buatan Indonesia tidak dapat dijual di dalam negeri. Sistem ini pun juga berlaku di negara lain.

"Di Vietnam yang dipakai ya buatan Indonesia atau buatan Cina. Begitu sistemnya," kata dia.

Lebih lanjut, selama ini persaingan upah buruh ini justru menyulitkan negara-negara ASEAN. Industri-industri besar di ASEAN pun dinilainya telah menciptakan persaingan di antara negara-negara ASEAN untuk menyediakan upah buruh yang murah.

"Akibatnya adalah pendapatan masyarakat itu sangat kecil, karena persaingan itu," kata JK.

Sebab itu, diperlukan kerjasama dan kesepakatan agar dibuat standar upah minimum di ASEAN sehingga antar negara dapat bersaing dalam produktivitas. Menurut JK, para wakil dari negara-negara ASEAN juga sepakat akan usulan ini.

"Mereka setuju. Jadi mereka nanti antar-Menaker nanti kita mengambil inisiatif untuk mengundang mereka," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika