REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan bahwa pembiayaan proyek pelabuhan pengganti Pelabuhan Cilamaya, yaitu Pelabuhan Patimban kemungkinan besar menggunakan skema pinjaman ketat (tight loan) dari Jepang.
"Saya kira pakai 'tight loan', tapi untuk detilnya mana, belum berunding," kata Jonan saat ditemui di Denpasar, Selasa.
Jonan memastikan bahwa proyek tersebut akan digarap Jepang setelah pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo pada kunjungan kenegaraannya beberapa waktu lalu.
"Patimban sudah (pasti), Jepangnya sudah mau, tapi hitung-hitungannya masih didiskusikan, katanya.
Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mauritz HM Sibarani sebelumnya mengatakan pihaknya telah melakukan penghitungan kembali terkait pembiayaan proyek Pelabuhan Patimban di mana opsi pengkajian pinjamannya akan dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dia mengatakan salah satu opsi yang ditawarkan Jepang adalah opsi pinjaman ketat atau "tight loan".
"Kalau 'loan' (pinjaman) harus melalui Bappenas, pengkajiannya di sana. Kita (Kemenhub) hanya mengajukan proyek ini bisa tidak dibiayai dengan bantuan luar negeri, jenis pinjamannya, Bappenas yang menentukan," katanya.
Mauritz mengatakan "tight loan" termasuk dalam skema pinjaman "official development assistance" (ODA) di mana jangka waktunya hingga 40 tahun, masa tenggang (grace period) 10 tahun dan bunganya 0,1 persen.
Dibandingkan dengan pinjaman biasa, lanjut dia, jangka waktunya hanya 20-30 tahun, masa tenggang tujuh tahun dan bungan 1,5 persen.
"Dari situ saja (tight loan) pasti menguntungkan kita," katanya.
Namun, kelemahan dari "tight loan", dia mengungkapkan, Pemerintah Indonesia sebagai pihak peminjam tidak bisa menentukan konsultan dan kontraktor.
"Pihak Jepang menghendaki konsultannya dari mereka, ya memang ada untung ruginya, karena itu harus ditimbang," katanya.
Terkait rencana pengoperasian, Mauritz mengaku belum membahasnya, saat ini masih menghitung soal biaya.
Pasalnya, Jepang telah menawarkan untuk memberikan pinjaman senilai 2,49 miliar dolar AS atau sekitar Rp34,90 triliun dengan skema pinjaman "special term economic purposes (Step) dengan masa tenggang selama 10 tahun dan jangka waktu pinjaman 40 tahun.
Mauritz menambahkan proyek pelabuhan pengganti Cilamaya tersebut sudah termasuk ke dalam proyek strategis sebagaimana yang tertera dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Namun, lanjut dia, dalam Perpres tersebut tidak disebutkan lokasi detil Pelabuhan Patimban, hanya pelabuhan di Pantai Utara Jawa Barat.
"Lokasi (persisnya) belum ada, nanti tunggu Presiden," katanya.
Pelabuhan yang diperkirakan akan memakan biaya sekitar tiga miliar dolar AS tersebut atau Rp40 triliun nantinya bisa menampung peti kemas hingga 7,5 juta TEUs jika sudah beroperasi optimal dan awal beroperasi 500.000 hingga satu juta TEUs.
Ikuti Whatsapp Channel Republika