REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) belum melihat hasil nyata dari serangkaian agenda pengendalian harga oleh pemerintah. Sebab, rata-rata harga pangan jelang Ramadhan masih tinggi di pasar hingga kini.
Berdasarkan data http://infopangan.jakarta.go.id, harga rata-rata pangan di DKI Jakarta per Selasa (31/5) untuk beras ada di kisaran Rp 9.500-11.900 per kilogram (kg). Selanjutnya bawang merah Rp 40.906 per kg; bawang putih Rp 39.697 per kg; cabai merah keriting Rp 25.348 per kg; cabai merah besar Rp 31.279 per kg; cabai rawit merah Rp 28.651 per kg; dan gula pasir Rp 15.593 per kg.
Di bidang pangan protein, harga ayam ras tercatat rata-rata Rp 34.762 per ekor; telur ayam ras Rp 22.511 per kg; daging kambing Rp 111.206 per kg; daging sapi has paha belakang Rp 123.048 per kg dan daging sapi murni Rp 115.125 per kg.
"Kenaikan sudah ada dari tahun ke tahun jelang Ramadhan, konsumen terbiasa bertahan dengan menyiasati pangan alternatif, misal daging mahal kita ganti jadi ikan," kata pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir kepada Republika, Selasa (31/5).
Masyarakat, lanjut dia, berkali-kali mendengar upaya pemerintah yang berjanji membuat harga pangan tidak tinggi di pasar, bahkan merencanakan impor. Publik juga dijejalkan informasi soal pasokan pangan yang aman bahkan surplus di lapangan. Tapi kondisi tersebut kontradiktif dengan harganya di pasar yang justru masih tinggi hingga kini.
Masalah panjangnya rantai pasok dalam distribusi pangan, menurut Husna, seharusnya dijabarkan berdasarkan data bukannya wacana. Ketika pemerintah menyebut ada spekulan, mafia, atau rantai pasok yang panjang, sambung Husna, seharusnya dibarengi strategi nyata yang solutif untuk memangkas rantai pasok tersebut.
"Misalnya kalau-kalau ada berbagai pungutan baik yang resmi maupun tidak resmi di perjalanan pangan dari sentra pangan menuju pasar, seharusnya hal tersebutlah yang dibenahi. Minimal, pemerintah secara nyata mengawasi jalur tata niaga pangan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika