REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi. ‎Namun, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, deregulasi yang dilakukan pemerintah saat ini belum memfasilitasi investor dalam menanamkan modal di Indonesia. Sebab kebutuhan investor yang lebih substansial ‎justru belum terpenuhi.

"Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun di kuartal I 2016, pengangguran juga meningkat. Jadi kalau dilihat dari indikator yang sederhana seperti ini saja bisa mengartikan paket kebijakan bukan hanya tidak efektif tapi gagal," ujar Enny dalam diskusi 'Evaluasi Efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi I-XII', di Jakarta, Senin (30/5).

Menurut Enny, meski ada peningkatan komitmen dan persetujuan investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebanyak Rp 1.852 triliun pada 2015, namun realisasi investasi hanya mencapai Rp 545,5 triliun. Melihat pertumbuhan yang masih kecil, ini menunjukkan sesungguhnya tidak ada perubahan yang berarti dari kinerja investasi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada paket stimulus ekonomi.

Enny juga menilai, sejauh ini ke-12 paket kebijakan ekonomi tidak berfokus pada komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri dan meningkatkan daya beli masyarakat. Padahal, seharusnya seluruh kebijakan ini bisa bermuara pada dua komitmen tersebut.

Untuk itu, menurut dia, mestinya apapun kebijakan yang dikeluarkan melalu paket ekonomi harus sinergis dalam pencapaian yang diinginkan agar mampu mendorong industri yang berdaya saing.

"Nantinya industri yang berdaya saing ini akan menciptakan lapangan kerja dan berdampak pada sumber pendapatan masyarakat yang mendorong daya beli mereka," ujar Enny.

Ikuti Whatsapp Channel Republika