REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebutuhan belanja modal Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mencapai Rp 16 triliun untuk 2017 atau dua kali lipat dari tahun ini yang hanya Rp 8 triliun.
"Tahun 2017 ini memang semakin besar anggarannya dari perkeretaapian, hampir Rp 16 triliun untuk belanja modal," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono usai pengukuhan tenaga penguji perkeretaapian di Jakarta, Kamis (26/5).
Prasetyo mengatakan alokasi anggaran untuk belanja modal membangkak karena adanya sejumlah penugasan, terutama untuk penambahan aset. "Yang paling banyak dipesankan Pak Menteri ini untuk aset perkeretaapian dalam wujud yang benar," ucapnya.
Jadi, dia memastikan untuk proyek perkeretaapian harus betul-betul sampai selesai dan beroperasi, misalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, meliputi pembangunan Pembangunan TranS Sumatera, Trans kalimantan, Trans Sulawesi dan Trans Papua, KA Bandara, kereta ringan (LRT) Jabodetabek dan Palembang dan lainnya.
Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal Kemenhub, pihaknya telah berhasil menghemat sebanyak Rp 798 miliar dari proyek KA yang akan dilelangkan periode Januari hingga 11 April 2016.
Prasetyo mengatakan penghematan tersebut bisa dialokasikan ke belanja modal karena alokasi anggaran Ditjen KA tahun ini juga terkena pemotongan sebesar Rp 1 triliun dari Rp 13 menjadi Rp 12 triliun. Imbasnya, dia menyebutkan, belanja modal juga terkena efisiensi tersebut, yakni dari Rp 9 triliun menjadi Rp 8 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
