REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan terdapat 100 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening karena tidak memiliki akses terhadap sektor jasa keuangan.
"Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sektor keuangan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif," kata Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S Soetiono di Padang, Selasa (24/5).
Kusumaningtuti menyampaikan hal itu pada acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Kusumaningtuti, berdasarkan survei tentang literasi keuangan yang dilakukan pada 2013 empat dari 10 orang Indonesia belum memiliki akses ke sektor keuangan.
Namun, di Sumbar tingkat inklusi keuangan telah mencapai 90 persen dan berada di atas nasional yang hanya 59,7 persen serta literasi 30,75 persen juga di atas nasional yang baru 21,8 persen, ucapnya.
Kusumaningtuti mengatakan kendati Sumbar berada di atas nasional tetap harus meningkatkan agar dapat mengoptimalkan semua produk dan layanan sektor jasa keuangan.
"Perekonomian daerah secara agregat akan mendukung perekonomian nasional dengan menggerakkan sektor keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," ujar Kusumaningtuti.
Kusumaningtuti menyebutkan UMKM berkontribusi 60 persen terhadap pendapat domestik bruto dan menyerap 90 persen tenaga kerja nasional.
Oleh sebab itu upaya meningkatkan akses dan layanan keuangan penting karena menekan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan, ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
