REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menilai perbankan belum ramah terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam penyaluran kredit, termasuk kredit usaha rakyat (KUR). Persyaratannya terlalu berat sehingga membuat para pelaku UMKM kesulitan mendapat akses permodalan. 

Ketua Umum HIPPI Suryani Motik mengatakan, komitmen pemerintah dan perbankan, khususnya bank BUMN dalam pendanaan terhadap pelaku UMKM menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Selain itu, dapat meningkatkan jumlah pengusaha di dalam negeri. 

Suryani menjelaskan, salah satu syarat yang memberatkan dalam pengajuan kredit adalah mengenai lama usaha yang sudah dijalankan calon debitur. Biasanya, bank baru mau menyalurkan kredit kalau usaha yang dijalani seseorang sudah berjalan dua tahun. 

"Kalau ada yang mau berusaha tapi modalnya terbatas, harus menunggu dua tahun untuk mendapatkan kredit. Padahal, peluang pasar tidak bisa menunggu sampai dua tahun. Peluang akan hilang," ujar Suryani, Sabtu (14/5).

Dia menambahkan, syarat yang memberatkan lainnya adalah mengenai agunan atau jaminan. Kata Suryani, bahkan KUR yang merupakan program pemerintah juga mensyaratkan adanya jaminan. "Mau pinjam Rp 50 juta, nilai jaminannya minimal harus sama. Kalau tidak bisa dihilangkan, setidaknya jaminannya jangan sampai 100 persen," ujar dia. 

Suryani mengatakan, HIPPI akan membahas dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi pelaku UMKM dalam musyawarah nasional (Munas) di Jakarta pada 15-16 Mei mendatang. "Perbankan harus mempermudah penyaluran kredit kepada UMKM supaya produk dalam negeri bisa bersaing di tingkat internasional," ucap dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika