REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan PLN mengharapkan ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk revaluasi aset yang akan diajukan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

"Kemungkinan PLN mengharapkan adanya penambahan, karena melakukan revaluasi aset yang sangat besar," kata Rini usai melaporkan rencana peluncuran Kartu Tani kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (12/5).

Rini mengatakan semua proses PMN untuk BUMN sebenarnya sudah selesai dibahas dengan Komisi VI DPR, namun pelaksanaanya ditunda dalam UU APBN 2016. "Sekarang sedang dibicarakan apakah dengan APBNP ini sudah diteruskan saja, karena prosesnya telah dilakukan," katanya.

Rini mengatakan hanya PLN yang akan diusulkan bertambah, sedangkan BUMN lainnya diperkirakan tetap.

Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan PLN butuh PMN sekitar Rp 20 triliun. "Jadi naik hampir Rp 10 triliun. Jadi kami meminta kembali untuk (pembangunan) pembangkit," kata mantan dirut Bank BRI ini.

Sofyan berharap DPR untuk menyetujui alokasi PMN dari APBNP 2016 ini sehingga bisa untuk membangun pembangkit listrik untuk kebutuhan masyarakat. "Jangan dong (DPR kembali menolak PMN di APBN), optimis dong, nanti masyarakat gimana," kata Sofyan Basir.

Sofyan mengungkapkan aset PLN saat ini mencapai Rp 640 triliun dan akan bertambah menjadi Rp 1.100 triliun jika selesai direvaluasi. Dengan aset yang mencapai Rp 1.100 triliun akan menjadikan perusahaan yang memiliki aset terbesar di Indonesia ini akan mudah mendapat pinjaman. Pengajuan PMN pada APBN 2016 yang mencapai Rp 38 triliun ditolak DPR.

Rencana alokasi Rp 38 triliun ini, diantaranya untuk PT PLN sekitar Rp 10 triliun untuk pembangunan transmisi, PT Wijaya Karya dan PT Hutama Karya. Wijaya Karya mendapatkan Rp 4 triliun dan PT Hutama Karya Rp 3 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika