REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disetujui oleh Komisi VI DPR RI pada Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (10/7/2024). Persetujuan pun diberikan oleh seluruh fraksi di Komisi VI DPR secara keseluruhan dengan beberapa catatan ringan.
“Kemarin saya menghadiri Rapat Kerja Komisi VI DPR RI terkait persetujuan PMN untuk tahun anggaran 2025. Alhamdulillah seluruh fraksi dari Komisi VI menyetujui PMN tahun anggaran 2025 yang akan diberikan kepada BUMN,” ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Selama 2020-2024, menurut Erick, PMN yang diberikan kepada BUMN mencapai Rp 218 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan dividen yang disetorkan BUMN kepada kas negara pada periode yang sama, yaitu senilai Rp 280 triliun, sebelum audit atau unaudited.
Bahkan, ujarnya, kontribusi BUMN kepada negara bukan hanya dalam bentuk dividen. BUMN juga mampu memberikan kontribusi kepada negara dari sektor fiskal. Selama periode 2020-2023, BUMN telah memberikan kontribusi kepada negara dengan setoran pajak sebesar Rp 1.374 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya senilai Rp 356 triliun kepada negara.
Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan BUMN, dukungan diberikan dari Komisi VI. Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan, “Banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp 44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu. Salah satunya, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.”
Fraksi Gerindra menyetujui pengajuan penyertaan modal negara (PMN) 2025 . Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengatakan lampu hijau dari Gerindra tak lepas dari pencapaian apik BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam beberapa tahun terakhir.
"Kami bangga dividennya telah berkontribusi melebihi apa yg kita gunakan kembali dalam PMN. Yang selama ini negara harus menerbitkan hutang di luar negeri untuk kebutuhan PMN dan sekarang memakai dana dari dividen itu sendiri serta masih surplus kurang lebih Rp 62 triliun. Mudah-mudahan PMN yang kita tanam sekarang akan membuahkan hasil di periode yang akan datang," ujar Hekal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Nasdem Martin Manurung mengatakan keberhasilan ini terlihat dari peningkatan setoran dividen dalam beberapa tahun terakhir. “Fraksi Nasdem juga mendorong KBUMN dan kementerian terkait untuk melakukan reorganisasi dan restrukturisasi dan segera terbitnya UU BUMN," kata Martin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika