REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penyerapan anggaran di kementerian dinilai bisa digenjot dengan perbaikan sistem lelang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengintruksikan agar Kementerian dan Lembaga (K/L) melakukan belanja modal maupun belanja pegawai lebih cepat. Sebab Jokowi, menilai bahwa ‎K/L selama ini masih lamban membelanjakan anggaran mereka.

Pengamat ekonomi Ahmad Heri Firdaus menjelaskan, keinginan Jokowi agar K/L segera membelanjakan anggaran mereka memang wajar. Apalagi pembelanjaan ini cukup berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian di kuartal pertama, yang hasilnya masih di bawah target pemerintah.

"Ini karena banyak kementerian dan lembaga telat melakukan lelang. Jadi dana yang seharusnya bisa keluar pada kuartal pertama tidak banyak," ujar Heri, Rabu (11/5).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini ‎menuturkan, kejadian belanja K/L yang agak lamban di awal tahun bukan hanya terjadi pada 2016. Namun, hal ini sudah dialami pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal belanja negara di awal tahun bisa cukup mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di akhir tahun.

Pembelanjaan anggaran yang minim di kuartal pertama, menurutnya, akan diimbangi pembelanjaan di kuartal berikutnya. Meski demikian, hal ini tetap belum bisa mempengaruhi penyerapan anggaran yang tidak optimal selama satu tahun.

Untuk mempercepat belanja modal maupun belanja pegawai, K/L harus bisa melakukan kemudahan dalam hal lelang. Dengan semakin mudah lelang yang dilakukan, maka program yang diusung K/L baik infrastruktur maupun belanja lain bisa lebih cepat dijalankan.

"Lelangnya dipercepat. Kalau program yang sudah on going sekarang harus ‎dipercepat juga. Bukan hanya yang di pusat, tapi di daerah juga semua program harus lebih dimaksimalkan," kata Heri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika