REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi industri gula nasional.
"Pertemuan ini untuk membahas bagaimana sinergi yang akan dijalankan semua pihak untuk menyelesaikan semua persoalan pergulaan nasional," kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.
Para pemangku kepentingan yang hadir dalam acara tersebut meliputi, para Petani Tebu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), Perum Bulog, Asosiasi Petani Tebu Ralyat Indnesia (APTRI), Direksi Bank BUMN, Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Ikatan Ahli Gula hingga Serikat Pekerja pabrik gula.
"Persoalan mendasar saat ini adalah jumlah areal tanaman tebu terus berkurang yang mengakibatkan pendapatan petani terus merosot. Ditambah dengan pabrik-pabrik gula milik pemerintah (PTPN) juga banyak yang berusia tua, sehingga kapasitas produksi juga menurun,"ujar Rini.
Proses program revitalisasi pabrik gula diutarakannya, sudah berlangsung sejak tahun 2015 dengan memberikan pemodalan. Namun realisasinya memakan waktu sekitar dua tahun.
Untuk itu tambah Rini, dalam implementasinya petani tebu akan mendapat pendanaan dari Bank BUMN, bibit dari BUMN Sang Hyang Seri, dan pupuk dari Pupuk Indonesia.
"Dengan begitu petani tebu dapat mengambil pinjaman dengan avalis pabrik gula, tanpa ada agunan," ujarnya.
Sesuai dengan targetnya, Rini pun optimis pada akhir tahun 2018 Indonesia bisa mencapai swasembada gula dengan produksi 3,2 juta ton.
Langkah konkrit
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Ralyat Indnesia (APTRI) Arum Sabil mengatakan, pertemuan seluruh pihak terkait dengan Menteri BUMN Rini Soemarno merupakan langkah konkrit pemerintah menyelesaikan persoalan pergulaan nasional.
"Masalah yang dihadapi petani saat ini adalah soal rendemen. Karena itu perlu solusi menyeluruh bagaimana mengelola tebu petani," ujar Arum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika