REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan melakukan kerja sama dalam rangka Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan untuk Mendukung Pembiayaan Pembangunan Nasional. Dalam kerja sama ini, BI dan OJK berencana menambah variasi produk dalam pasar keuangan dan mengembangkan pasar Repurchase Agreements atau Repo

Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo mengatakan, dengan adanya nota kesepahaman ini, akan lebih memudahkan BI sebagai otoritas moneter untuk berkoordinasi lebih baik dengan OJK sebagai otoritas perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank (IKNB).

"Dan apabila BI ingin membuat pasar keuangan lebih aktif, tentu kami bisa andalkan kegiatan pengembangan derivatif dan transaksi Repo. Repo itu bisa mengandalkan surat berharga BI tapi juga bisa SUN atau transaksi di bawah otoritas yang lain yaitu OJK,"ujar Gubernur BI Agus DW Martowardojo usai penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/4).

Agus mengatakan, melalui koordinasi ini pasar keuangan ekonomi syariah juga dapat dikembangkan dan perlu harmonisasi kegiatan di bawah OJK dan Kemenkeu.

"Jadi pasar keuangan lebih dalam, investor lebih banyak, instrumen lebih banyak bisa harmonisasi regulasi perbaiki infrastruktur yang ada dan yang penting bisa memberi edukasi lebih luas ke masyaralat sehingga pasar keuanagan kita lebih efisien," ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad menambahkan, pihaknya telah mengembangkan alternatif pembiayaan efisiensi dan likuiditas pasar keuangan. Selanjutnya dilanjutkan dengan koordinasi dengan dua lembaga lainnya agar berjalan lebih baik.

"Kami dengan BI juga berusaha menambah variasi produk, yang sedang kami dorong bagaimana tumbuh kembangnya pasar Repo. Itu tidak terpisah dari pendalaman. Jadi ada terkait infrastruktur baik regulasi supervisi dan ada juga produk development-nya,"ujar Muliaman.

Selain itu, koordinasi ini akan mengembangkan kegiatan pembiayaan di luar sektor perbankan. Hal ini diharapkan akan menciptakan persaingan dan harga bisa kompetitif.

Apalagi dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia memiliki rasio aset perbankan terhadap GDP yang paling kecil, yaitu 55 persen. Sedangkan negara tetangga di ASEAN memiliki rasio di atas 100 persen. Sehingga ruang untuk tumbuh dan berkembang masih sangat besar.

"Rasio obiligasi private dengan PDB hanya dua persen kan besar betul. Ini akan kami dorong. Bersama akan sosialisasi dan edukasi terutama untuk tumbuh  kembangnya basis investor lokal. Jadi bisa sama-sama berperan besar maka nanti akan ada sosialisasi bersama," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika