REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Menteri Ketenakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri menegaskan tenaga kerja asing di Indonesia yang melanggar aturan agar segera dipulangkan saja ke negaranya. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hanif saat kunjungan kerja di Camp Geragai PetroChina Internasional Jabung Ltd (PJCL) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Senin (4/4).
"Saya minta Dinas Tenaga Kerja untuk mengawasi, tenaga kerja asing harus menaati aturan yang ada. Kalau melanggar pulangkan saja," kata Hanif.
Ia menjelaskan pemerintah sudah memudahkan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Namun mereka tetap wajib izin, wajib bayar dan wajib memiliki kompetensi kerja. "Dinas terkait harus terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerja asing," kata Hanif.
Di samping itu, Menteri Ketenagakerjaan juga menegaskan kepada perusahaan khususnya di Jambi untuk tetap mendaftarkan pekerja mereka menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan tenaga kerja di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 124.044 orang dengan jumlah perusahaan sebanyak 2.360.
Di Jambi, kata Zola, ada program mengurangi pengangguran, namun jurusan pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi lowongan yang ada di perusahaan-perusahaan terkadang menjadi kendala utama.
"Tapi kita sudah siapkan Balai Tenaga Kerja (BLK), untuk itu saya minta pemerintah kabupaten/kota mendata semua pekerja yang perlu jurusan yang diminta perusahaan," kata Zola.
Didampingi Gubernur Jambi Zumi Zola dan Presiden PCJL Gong Bencai dan Vice President Human Resource and Service PetroChina Maryke PY Pulunggono, Menteri Hanif juga menggelar dialog bersama manajemen dan pekerja di perusahaan minyak tersebut.
Vice President PetroChina, Maryke mengatakan PetroChina tetap berusaha menyediakan manfaat terbaik bagi tiap karyawan di tengah harga minyak yang menurun. "PetroChina memang melakukan efisiensi anggaran, namun kami pastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja di tahun ini," kata Maryke.
Ikuti Whatsapp Channel Republika