REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah berniat memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dimasukkan ke dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengungkapkan awalnya, dana sebesar Rp 16 triliun ditempatkan untuk memberikan subsidi atas BBM jenis solar. Anggaran sebesar itu niatnya akan dialihkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di sejumlah daerah.
"Kami merencanakan agar subsidi BBM bisa digeser ke sektor produktif. Satu diantaranya ke masalah pengadaan listrik melalui Program Indonesia Terang," ujar Sujatmiko, Kamis (31/3).
Sujatmiko melanjutkan, rencana pengalihan subsidi BBM ke sektor ketenagalistrikan dilakukan menyusul tren harga minyak dunia yang masih bertengger di posisi 40 dolar AS per barel. Nantinya, Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta PT Pertamina (persero) untuk membahas rencana pencabutan subsidi solar.
"Nanti akan dibahas dalam ratas (Rapat Kabinet Terbatas). Kemarin Kami juga sudah sempat sampaikan ke DPR soal ini," kata Sujatmiko.
Seperti diketahui, dalam APBN 2016 pemerintah masih memberikan subsidi sebesar Rp 1.000 untuk setiap liter solar dan minyak tanah yang dilego ke masyarakat. Dengan kuota sekitar 16 juta kiloliter (kL) maka besaran subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 16 triliun.
Pengalihan subsidi nantinya juga akan diarahkan untuk Program Indonesia Terang (PIT). Program yang diluncurkan bertujuan mencapai target rasio elektrifikasi nasional dari 85 persen pada 2015 menjadi 97 persen di 2019 itu, sedianya akan dilakukan di beberapa daerah.
"Sekarang kan masih 12.000-an desa tertinggal yang belum menerima listrik. Jadi ini prioritas Kami," kata Sujatmiko.
Sejumlah desa di Papua yang tertata masih belum teraliri listrik terletak di Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Puncak Nduga, Intan Jaya, Yalimo, Supiori, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Teluk Wondama, Tambraw, dan Maybrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika