REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan melakukan Revisi peraturan presiden (Perpres) mengenai pembangunan Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Perubahan Perpres ini nantinya akan membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bisa merangkul Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dalam pembangunan LRT.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini penanggung Jawab anggaran (PA) untuk LRT adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Dengan aturan lama, Ahok hanya bisa menunjuk proyek pengerjaan kepada BUMD bukan ke BUMN.
"Ini perlu ada sedikit perubahan pada Perpresnya. Saya lupa nomornya. Perubahan ini supaya bisa menunjuk BUMN sebagai kontraktornya," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Selasa (29/3) malam.
Rencananya, PT Adhi Karya yang merupakan perusahaan BUMN, akan bekerja sama dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk pembangunan LRT Jakarta. PT Adhi Karya pun berencana untuk menggandeng PT Wijaya Karya (persero) guna mengerjakan LRT tersebut.
Sementara untuk LRT di Palembang, Darmin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memutuskan agar kereta ringan di sana bisa menggunakan kereta listrik.
Sementara Sekretaris Kabinet Promono Anung mengatakan pemerintah sepakat untuk merevisi Perpres No.99/2015 agar PT Jakarta Propertindo dapat menjadi pelaksana penyelenggara prasarana Light Rail Transit (LRT) wilayah ibukota secara legal.
Pramono menyebut revisi perpres akan segera dilakukan dalam waktu dekat untuk mengejar target pembangunan paling lambat pada April 2018, atau sebelum penyelenggaraan Asian Games dihelat di Jakarta-Palembang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika