REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis meminta pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Masela kepada BUMN. Sesuai dengan amanat undang-undang, BUMN memiliki kewenangan untuk sepenuhnya mengelola energi di dalam negeri.
"Kepentingan rakyat akan lebih terjamin jika pengelolaan diberikan kepada BUMN, bukan kepada asing. Jadi, bukan pada soal lokasi di darat atau laut," kata Iskan, Jumat, (25/3).
Diketahui, Presiden Jokowi telah memutuskan proyek pengembangan gas alam cair Blok Abadi tersebut akan dibangun di darat. Menurut Iskan, yang terpenting adalah kepentingan rakyat dapat terwujud dengan adanya pembangunan Blok Masela ini.
Ia tidak menampik ada sisi kelebihan dan kekurangan, baik pembangunan di darat maupun di laut. Meskipun demikian pembangunan di darat menghabiskan waktu dan biaya yang lebih besar.
"Di darat, sepertinya akan lebih lambat karena butuh banyak perizinan bahkan bisa satu sampai dua tahun. Di laut hanya butuh izin Amdal," ujarnya.