REPUBLIKA.CO.ID,MOJOKERTO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Merak di Banten dan Surabaya akan terhubung jalan tol pada 2018 dengan percepatan pengerjaan jalan Trans Java.
"Insya Allah 2018 dari Merak-Surabaya sudah harus nyambung tanpa alasan apapun," kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto di Mojokerto. Sabtu (19/3).
Untuk mewujudkan hal itu, Jokowi akan terus mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol sehingga proyek pembangunan jalan tol dikerjakan dalam 24 jam dan tiga shift. Presiden menyatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah sangat terlambat dan tertinggal. Sebagai gambaran, Presiden Joko Widodo memberi contoh panjang jalan tol saat ini di Tiongkok adalah 60.000 km dan setiap tahun dibangun 4.000-5.000 km.
"Kita baru mempunyai 840 km. Saya ulang 840 km. Oleh sebab itu saya beri target ke Menteri PU dan Perumahan Rakyat selama lima tahun minimal 1.000 km," ucap Presiden saat peresmian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV (Krian-Mojokerto).
Presiden mengatakan ruas jalan tol yang diresmikan ini sebenarnya sudah sejak 21 tahun yang lalu dibangun tapi tidak selesai karena pembebasan lahan. "Meskipun ini baru separuh dan tahun depan harus sudah sambung," ucap Presiden.
Berbagai upaya tentunya dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Ruas jalan tol Batang-Semarang misalnya yang sudah beberapa tahun berhenti telah diambil alih.
"Baru minggu lalu diambil alih, BUMN masuk," kata Presiden.
Jokowi menyebutkan dalam enam tahun, Tiongkok dapat membangun jalur kereta api cepat sejauh 16.000 km. Sementara di Indonesia, ucap Presiden, baru mengerjakan kereta cepat yang hanya berjarak 150 km sudah ramai.
"Kita ini seneng ramai. Saya akan ubah ramainya menjadi ramai kerja, kerja, bukan ramai debat, ramai saling bicara," kata Presiden.
Presiden menggarisbawahi bahwa manfaat dari terbangunnya infrastruktur transportasi maka biaya transportasi menjadi lebih murah. "Biaya logistik murah dan barang-barang kita lebih kompetitif. Keuntungan terakhir ada di masyarakat karena mendapatkan barang lebih murah," ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menjelaskan bahwa saat ini pemerintah berkonsentrasi pada dua hal besar, yakni deregulasi dan infrastruktur.
"Deregulasi agar ada kecepatan bertindak dalam melaksanakan pembangunan," ujar Presiden.
Sebagai gambaran, Presiden menyebutkan saat ini terdapat 42 ribu peraturan, meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya. "Itulah yang menjerat kita sehingga tidak punya kecepatan dalam memutuskan bertindak di lapangan," kata Presiden.
Baca juga: Jokowi Resmikan Proyek Jalan Tol dan Bendungan di Jatim
Ikuti Whatsapp Channel Republika