REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku setuju dengan rencana penambahan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai penentu alokasi anggaran program prioritas, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.
"Saya setuju saja. Mudah-mudahan program pembangunan bisa semakin terarah dan fokus," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/3).
Basuki mengatakan, Bappenas bisa memperkaya dan memperkuat arah pembangunan karena memiliki program musyawarah rencana pembangunan daerah dan nasional. Dari musrenbang itu, biasanya usulan-usulan dan kebutuhan pembangunan di suatu daerah disampaikan.
Kementerian PU, kata Basuki, sebenarnya juga punya musyawarah sejenis Musrenbang. Hanya saja namanya berbeda yakni konsultasi regional antara Kementerian PU dengan daerah.
"Bappenas sekarang kan juga sudah memiliki lagi kedeputian infrastruktur. Jadi, grip Bappenas bisa lebih kuat lagi," ucap Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
