REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mau terbuka terkait rencana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, menyusul rendahnya harga minyak dunia. Wacana yang muncul, pencabutan subsidi solar ini salah satu tujuannya adalah untuk pendanaan Dana Ketahanan Energi (DKE).
Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, prioritas yang akan ia kejar dalam waktu dekat adalah bagaimana mengupayakan listrik secara merata masuk ke wilayah yang sampai saat ini belum terlistriki, khususnya di Indoensia Timur.
"Soal subsidi saya tidak mau bicara dulu. Yang akan saya terus perjuangkan adalah, bagaimana secepatnya 12.659 desa dilistriki, dan 70 persen ada di Timur. Sehingga mau pakai dana apapun saya pikir harusnya semua mendukung," kata Sudirman, di Jakarta, Senin (14/3).
Sementara itu Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko menambahkan, rencana penghapusan subsidi solar baru sebatas penampungan masukan dari para praktisi. Ia sendiri mengaku belum bisa menyebutkan seberapa besar subsidi solar. Rencananya, isu ini akan dimatangkan di parlemen karena menyangkut kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Sujatmiko menjelaskan, total subsidi untuk solar yang dianggarkan saat ini sebesar Rp 16 triliun untuk 16 juta kilo liter solar. Artinya per liter solar dikenai subsidi sebesar Rp 1.000. Banyak pakar, kata dia, yang lantas memberikan masukan bahwa kondisi saat ini sangat tepat untuk menghilangkan subsidi solar.
"Karena subsidi domain pemerintah dengan DPR dan perlu kajian yang mendalam. Kalau kurangi subsidi kita akan ada alokasi anggaran untuk program lain yang lebih tepat sasaran misalnya untuk DKE. Oleh karenanya kita menunggu pembahasan dengan DPR," ujar Sujatmiko, Senin (14/3).
Dengan begitu, akan ada potensi Dana Ketahanan Energi akan diambil sebagian dari pemotongan subsidi solar. Meski begitu, Kementerian ESDM sendiri tetap menegaskan bahwa hal itu masih wacana dan akan dirundingkan dengan DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
