REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) menggelar Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) XV di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Temilnas yang diikuti 700 peserta dari seluruh Indonesia itu dibuka Kamis (10/3).
Pembukaan Temilnas XV FoSSEI berlangsung meriah yang dirangkaikan dengan seminar internasional bertemakan “Revitalitation Of Social Capital in Rural Economic Development Throught Financial Inclusion In Islamic Perspective”. Seminar tersebut menampilkan lima nara sumber, yakni Aries Mufti (Ketua Dewan Syariah Asosiasi BMT Indonesia/Absindo), Zainul Bahar Noor (wakil ketua Baznas), Hanibal Hamidi (dari Kementrian Desa), Muhammad Akhyar Adnan (Departemen Akuntansi UMY), dan Noorihsan Muhammad (IIUM).
Pada kesempatan tersebut FoSSEI menandatangani nota kesepahaman (MoU dengan Absindo untuk merealisasikan program Desa Emas, Satu Desa Satu BMT. MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Syariah Absindo Aries Mufti dan Presidium Nasional FoSSEI Hafid Koesmahendra.
“Kami melihat tidak ada alasan untuk kami tidak ikut serta dalam program Satu Desa Satu BMT (SDSB) ini. Kami percaya SDSB adalah solusi pembangunan negeri ini. Di mana pembangunan dari atas terbukti tidak efektif,” kata Hafid Koesmahendra dalam rilis, Jumat (11/3).
Selain dengan Absindo, FoSSEI juga meneken MoU dengan BigBoss. “Kerja sama ini untuk meningkatkan jiwa wirausaha bagi generasi muda,” ujar Hafid.
BigBoss merupakan komunitas pengusaha muda yang aktif memanfaatkan media sosial untuk berbisnis. “Kesepakatan FoSSEI dengan BigBoss yakni kami berusaha untuk melahirkan 25.000 pengusaha yang beromset minimal Rp 1 miliar,” ujar Hafid.
Menurut Hafid, enterpreneursip merupakan pembahasan yang dari awal selalu digaungkan oleh presidium nasional FoSSEI. “Hal itu karena Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengelola sektor riil ini. Apalagi FoSSEI merupakan organisasi yang berfokus pada ekonomi Islam yang bukan hanya pada sektor keuangan tapi juga sektor ril,” papar Hafid Koemahendra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika