REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mendorong pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Holding dianggap perlu agar BUMN lebih sehat dan lebih memiliki daya saing.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Jokowi meminta setidaknya ada enam pembentukan holding BUMN. "Beberapa diantaranya holding di sektor infrastruktur, energi, dan perbankan," kata Pramono menyampaikan hasil rapat terbatas mengenai holding BUMN di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2).
Pramono belum bisa menjelaskan BUMN mana saja yang didorong untuk melakukan holding. Pramono mengatakan, penentuan BUMN holding ini akan dikaji terlebih dahulu oleh Kementerian BUMN.
"Pada intinya, holding ini agar membuat BUMN lebih ramping, gesit dan semakin kuat," ujarnya.
Pramono menambahkan, BUMN yang nantinya melakukan holding tidak akan lagi mendapatkan suntikan dana dari APBN. Perusahaan holding tersebut harus mandiri dalam menjalankan kelangsungan bisnisnya.
"Mereka harus menghidupi diri sendiri agar menjadi besar dan tentunya supaya memberikan kontribusi pemasukan baik dari keuntungan maupun pajak terhadap negara," ucap Pramono.
Baca juga: Jokowi Minta BUMN tak Hanya Jago Kandang
Ikuti Whatsapp Channel Republika
