REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengklaim dana desa terbukti mampu menghidupkan geliat perekonomian masyarakat desa, sehingga punya daya tahan terhadap krisis.
"Hal ini antara lain karena dana desa bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan yang bersipat padat karya," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (28/2).
Ketika banyak pihak memprediksi masyarakat desa akan kelimpungan ketika terjadi krisis ekonomi global maupun adanya kenaikan harga BBM tahun 2015, Marwan berujar, ternyata masyarakat desa tetap punya daya tahan.
Dana desa, ia melanjutkan, digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, jalan usaha tani, embug, dan proyek infrastruktur desa lainnya. Pembangunan sepenuhnya memaksimalkan potensi desa. Ia merinci, tenaga kerjan yakni masyarakat desa setempat, bahan baku dari desa setempat, dan peralatannya juga dari desa. Sehingga dana desa benar-benar berputar di daerah tersebut.
"Dana Desa ini benar-benar cash for work dan dirasakan masyarakat dengan program yang sepenuhnya ada di desa. Tidak lagi hanya program pusat yang sekedar menetes ke desa. Kebijakan dana desa ini termasuk kebijakan radikal yang diterapkan pemerintahan Jokowi-JK," tutur Marwan.
Menurutnya, kendadi baru pertama kali dijalankan, penggunaan dana desa 2015 tergolong sukses, karena hanya enam persen yang tidak sesuai arah pembangunan.
Pengunaan dana desa, kata Menteri Marwan Jafar, berbasis kemandirian masyarakat desa secara utuh. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mengawal agar proses pembangunan di desa itu berjalan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.
"Kita mengarahkan, mengawal sehingga desa-desa tumbuh menjadi mandiri. Masyarakat desa kita dorong agar merdeka secara ekonomi, sosial, politik, dan dengan kepribadian budaya yang berwibawa di mata dunia," imbuhnya.