REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Kompetensi tenaga kerja Indonesia perlu dipercepat untuk meningkatkan daya saing industri dan tenaga kerja.
"Percepatan kompetensi tenaga kerja tersebut dapat dilakukan dengan memberikan akses pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK)," kata Menteri Ketenagakerjaan Muhamad Hanif Dhakiri, Ahad (28/2).
Untuk mendukung percepatan kompetensi para pekerja lokal, kata dia, kualitas masing-masing BLK perlu ditingkatkan agar sesuai kebutuhan industri. Percepatan kompetensi diharapkan kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat dan bisa menyaingi tenaga kerja dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand.
Selama ini, lanjutnya, kualitas tenaga kerja Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Thailand. Apalagi angkatan kerja di tanah air masih didominasi lulusan SMA dan SMP karena dari 120.000 angkatan kerja, sekitar 68 persennya dari lulusan SMA dan SMP.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai menambahkan, bahwa dalam rangka melindungi tenaga kerja lokal, pemerintah memang sedang berupaya membuat kebijakan soal tenaga kerja asing yang masuk harus menaati tenang kompetensi mengenai sertifikasi.
Selain itu, kata dia, kesejahteraan pekerja lokal di perusahaan asing juga sedang ditata ulang karena terjadi kesenjangan yang sangat mencolok antara gaji yang diterima pekerja asing dengan pekerja lokal.
Ia mencontohkan, ada sebuah perusahaan asing yang membayarkan gaji terhadap 150 pekerja asingnya per bulan sama dengan untuk membayarkan gaji terhadap pekerja lokal yang berjumlah 5.000 orang.
Bahkan, kata dia, gaji seorang CEO perusahaan asing bisa mencapai Rp7 miliar per bulan, sedangkan pegawai dalam negeri hanya menerima gaji sekitar Rp3 jutaan.
"Kami dari unsur pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) harus bersama-sama mencari solusi terbaik bagi bangsa Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika