REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Brebes, Jawa Tengah, bakal menjadi tempat proyek percontohan program ekonomi kerakyatan yang menyatukan berbagai kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat kecil.
"Nanti semuanya terlibat, mulai dari KUR, dana desa, inklusi keuangan, gudang logistik dan e-dagang menjadi satu kesatuan. Kita ingin koordinasinya lebih baik lagi," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo seusai mengikuti rapat koordinasi ekonomi kerakyatan di Jakarta, Jumat (26/2).
Mardiasmo menjelaskan program itu muncul karena pemerintah ingin mendorong optimalisasi pemberdayaan masyarakat di daerah, yang selama ini belum berjalan maksimal atau belum dirasakan manfaatnya karena kurangnya koordinasi. "Koordinasi ini supaya optimal, jadi masing-masing tidak datang ke sana sendiri-sendiri. Sehingga semua jadi satu kesatuan, kabupaten dan desa bisa mendapatkan manfaat," ujarnya.
Terkait dengan implementasinya, ia mencontohkan pemerintah akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa agar bermanfaat untuk pengembangan lembaga mikro serta pembangunan irigasi desa maupun infrastruktur lainnya. "Kemenkeu akan mencoba percepatan penyaluran dana desa 60 persen pada Maret dan 40 persen pada Agustus. Implementasinya dana desa itu harus menyambung ke lembaga mikro dan untuk irigasi desa maupun jalan," katanya.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika mengatakan program itu lahir agar konsep ekonomi kerakyatan bisa diterapkan secara nyata kepada masyarakat. "Mulai urusan sertifikasi lahan, logistik, e-dagang, pengembangan UMKM, pemanfaatan dana desa, akan dijadikan satu paket menyeluruh. Kalau berhasil ini akan direplikasi ke daerah-daerah lain," katanya.
Ia menjelaskan program itu segera dijalankan di Brebes, yang terkenal sebagai daerah penghasil bawang merah, agar perekonomian desa di kawasan itu bisa lebih berkembang daripada sekarang.
"Kalau dari Kementerian Desa, kami diminta untuk mengarahkan dana desa untuk pasar rakyat, serta membuat desa 'online', mengatur tata niaga dan rantai distribusi. Ini nanti disinkronkan dengan antarkementerian," kata Erani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika