REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia masih harus berupaya keras meningkatkan bisnis dan perekonomian tanah air.
Di depan para investor, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun menyampaikan sejumlah langkah pemerintah untuk berkompetisi dengan negara lainnya.
"Ada 4 faktor yang harus dilakukan untuk memenangkan persaingan dengan negara-negara lain di kawasan bahkan di dunia," kata JK di Indonesia Summit, di Hotel Shangrila, Kamis (25/2).
JK menyampaikan, salah satu hal yang paling penting yakni melakukan efisiensi di sektor keuangan. Pemerintah pun akan menurunkan tingkat bunga yang tergolong masih tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia.
"Semua harus efisien, salah satunya yang penting adalah efisiensi di sektor keuangan," katanya.
Pemerintah, sambung JK, akan menurunkan suku bunga hingga single digit atau hanya sebesar 7 persen pada tahun depan. Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia yang terus melakukan evaluasi tingkat suku bunga.
"Tahun depan bunga akan single digit bahkan lebih rendah dari 9%, ya sekitar 8% atau 7%. Jika kita mau kita bisa melakukannya," tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah membuat regulasi terkait pembatasan bunga deposito bagi pendanaan pemerintah baik pusat maupun lokal. Menurut dia, aturan ini akan membantu perbaikan sistem keuangan perbankan nasional.
Dengan begitu, ia optimistis pasar modal yang saat ini dipenuhi oleh investor asing akan terus bergerak positif bagi investor domestik.
Kedua, untuk berkompetensi dengan negara lain, pemerintah juga fokus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Selama ini, biaya logistik di negara kepulauan Indonesia justru menjadi persoalan tersendiri.
JK pun berharap, dalam tiga tahun pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrstruktur dan menurunkan biaya logistik.
"Agar lebih efisiensi, juga menurunkan biaya produksi bagi industri dan memberi multiplier effect," jelasnya.
Ketiga, JK juga menyampaikan pembangunan energi listrik sangat menunjang peningkatkan ekonomi di Indonesia. Karena itu, pemerintah menjalankan proyek listrik 35 ribu MW.
Langkah terakhir, pemerintah melakukan perbaikan birokrasi. JK pun sempat meminta maaf di depan para investor lantaran proses birokrasi perizinan yang rumit baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.
"Keempat, soal birokrasi. Maaf kalau saya bilang setelah desentralisasi dan otonomi daerah, kadang investor harus menjalankan langkah ke beberapa birokrasi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat," kata JK.
Namun, rumitnya birokrasi perizinan telah dibenahi oleh pemerintah. Saat ini, sambung JK, pemerintah telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM.
Indonesia pun disebutnya memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan negara lain. Seperti pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang tinggi, serta sumber daya alam yang melimpah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika