REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal melakukan pemotongan anggaran. Sekitar Rp 290 triliun dari anggaran belanja pemerintah pusat akan dipangkas untuk menjaga efisiensi.

Pengamat ekonomi Ina Primiana mengatakan, pemangkasan anggaran ini sebenarnya tidak masalah kalau pemerintah menyasar anggaran yang dianggap tidak efisien untuk bagi untuk kementrian dan lembaga (K/L) maupun non K/L. Karena jika dirinci pasti terdapat sejumlah program yang jika dirinci sebenarnya tidak terlalu penting.

"Semoga yang dipotong ini tidak berdampak langsung pada sektor rill seperti infrastruktur, ini akan bagus," kata Ina dihubungi Republika, Rabu (24/2).

Dosen Universitas Padjajaran ini menjelaskan, dalam beberapa kementrian/lembaga, selalu ada program yang tumpang tindih dan bisa dikerjakan oleh satu Kementrian. Hal ini yang harus dipersempit sehingga efisiensi yang dilakukan pemerintah memang tepat pada sasaran. Bukan hanya sekedar pemotongan anggaran, yang nantinya bisa merugikan masyarakat.

Selain itu, Ina melihat bahwa dana desa yang sekarang sudah disebarluaskan harus dicek kembali. Ditakutkan ada daerah yang belum memaksimalkan dana tersebut. Jangan sampai dana yang cukup besar ini mengendap tidak terpakai atau hanya digunakan segelintir pihak saja.

"Ini juga bisa jadi efisiensi. Kalau ada daerah yang tidak berkembang dari dana desa, tinggal potong saja. Nanti dananya bisa untuk menutupi kebutuhan yang lain," ungkap Ina. Hal serupa bisa dilakukan pemerintah untuk dana pemerintah daerah yang masih banyak menyisakan anggaran berlebih.

Baca juga: Darmin: Indonesia Masih Butuh Utang Luar Negeri

Ikuti Whatsapp Channel Republika