REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- PT Bank Mandiri (Persero) memperketat syarat pemberian kredit untuk sektor bisnis kelapa sawit dari sisi lingkungan dan legalitas, salah satunya adalah tidak lagi mengucurkan kredit baru bagi pemohon yang akan membuka kebun di atas lahan gambut.

"Kami tidak bisa membiayai sawit di lahan gambut. Kebijakan ini mulai dilakukan tahun ini," kata Kepala Bank Mandiri Area Pekanbaru, Agus Sanjaya pada diskusi tentang sawit yang digelar Solidaritas Wartawan untuk Transparansi (Sowat), di Pekanbaru, Selasa (23/2).

Syarat lainnya yang diperketat, lanjutnya, adalah legalitas lahan untuk perkebunan kelapa sawit bahwa bank plat merah tersebut hanya akan memberikan kredit bagi lahan yang sudah berstatus hak guna usaha (HGU). Menurut dia, tujuan dari kebijakan itu dilakukan Bank Mandiri dalam menyikapi isu lingkungan dan gejolak sawit yang mengalami tren penurunan harga sejak 2015.

Agus Sanjaya tidak memungkiri bahwa pengetatan syarat pengucuran kredit sawit bisa mengurangi jumlah debitur di Provinsi Riau, karena sebagian besar topografi daerah tersebut merupakan lahan gambut. Karena itu, ia mengatakan Bank Mandiri mulai melirik delapan sektor pembiayaan lain sehingga masyarakat Riau tidak hanya terpaku pada kredit untuk usaha sawit.

"Di Riau, khususnya, kami mencoba alternatif nonsawit pada delapan sektor lainnya. Seperti untuk kredit untuk sektor kesehatan, pendidikan, kontraktor pemerintahan, infrastruktur, minyak dan gas bagian hilir untuk bisnis SPBU, serta komunikasi dan perdagangan," ujarnya.

Meski begitu, ia mengatakan Mandiri masih menilai kelapa sawit sebagai sektor bisnis yang punya potensi tinggi untuk pembiayaan perbankan. Ia mengatakan, portofolio kredit Bank Mandiri untuk sektor perkebunan sawit pada 2015 berkisar pada angka 10,5 persen dari target kredit secara nasional yang mencapai sekitar Rp700 triliun. Bahkan, khusus di Riau komposisi penyaluran kredit untuk sawit berkisar pada angka 60 hingga 70 persen dari total kredit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika