REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah berencana membatasi dana yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kementerian, dan lembaga di bank karena dana dari lembaga pemerintah dinilai menghambat penurunan suku bunga bank umum. Menurut Ekonom Josua Pardede, langkah pemerintah ini dianggap tepat agar lembaga pemerintah lebih efektif dalam penyerapan anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Saya ini cukup tepat ya, di satu sisi penyerapan anggaran kementerian atau lembaga akan jauh lebih efektif untuk mendorong ekonomi dan juga dari sisi likuiditasnya kita harapkan akan memberi ruang untuk likuiditas,"ujar Pengamat EKonomi Josua Pardede saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (16/2).

Rencana pemerintah untuk membatasi dana lembaga dan kementerian ini menurutnya merupakan motivasi agar penyerapan anggaran dari kementerian lembaga lebih cepat lagi. Sebab, selama ini dana kementerian dan lembaga membengkak dan membesar di akhir tahun.

"Memang ini kaitannya bagaimana dana ini tidak idle ya, dalam hal kementerian dan lembaga ini kan relatif semestinya atau harusnya proporsional tiap kuartalnya. Jadi tidak membengkak atau membesar akhir tahun saja. Apalagi dana-dana dari pemerintah pusat dari kementerian dan lembaga cukup besar, "ujarnya.

Josua menjelaskan, kondisi di perbankan saat ini dari dana pihak ketiga cukup ketat. Untuk meningkatkan likuiditas perbankan itu sendiri masing-masing bank memang selalu memberikan limit pada para deposan atau calon deposan ini baik dari sektor pemerintahan, BUMN ataupun swasta. Sehingga terjadi persaingan yang cukup ketat, apalagi kondisi LDR saat ini sudah berada di atas 90 persen.

"Kondisi itulah yang memungkinkan juga ya untuk masing-masing perbankan dan untuk juga kementerian lembaga ini, memang akan cenderung selektif untuk memilih ataupun menaruh dana ke bank yang menawarkan suku bunga lebih tinggi dibandingkan bank lain. Jadi saya pikir ini memang cukup disayangkan, tapi ini memang kondisi likuiditas yang terjadi di lapangan seperti itu,"ujarnya.

Baca juga: Dana BUMN dan Kementerian di Bank akan Dibatasi

Ikuti Whatsapp Channel Republika