REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG --- PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani kesepahaman bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT bank BJB dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penandatanganan dilakukan di Graha Pos Indonesia, oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W Setijono, Kepala BPS Pusat Suryamin dan Direktur Komersil PT bank BJB Suartini, pada Jumat (12/2).

Menurut Direktur Utama, PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi W Setijono, tujuan dari kesepahaman yang dilakukan antara PT Pos dengan BUMN, BUMD dan lembaga pemerintah lainnya adalah untuk membangun sinergi dan kerja sama. Sehingga, mampu memberikan layanan terbaik kepada stakeholder.

“Prinsip kerja sama ini tentunya harus saling meningkatkan manfaat perusahaan sehingga akan tercipta kerja sama yang saling menguntungkan," ujar Gilarsi kepada wartawan.

Menurut Gilarsi, kerja sama ini sejalan dengan semangat sinergi BUMN untuk membangun negeri. PT Pos selalu siap untuk membantu BUMN yang ada di Indonesia. Terutama, dalam hal pengiriman logistik dan surat-menyurat. Karena, PT Pos memiliki kemampuan untuk mendistribusikan logistik dan surat penting hingga ke daerah terpencil.

“Sinergi BUMN , BUMD dan lembaga pemerintah lainnya merupakan upaya bersama khususnya PT Pos untuk membangun negeri,” katanya.

Terkait kerja sama dengan BPS, kata Gilarsi, PT Pos memiliki sebanyak 8.000 tenaga pengantar dan 8.000 penjaga loket yang berlokasi hingga daerah terpencil. Keberadaan mereka, akan mampu membantu BPS dalam melaksanakan sensus ekonomi 2016. “Pembangunan tidak bisa lepas dari data," katanya.

Semua, kata dia, harus mempercayai BPS. Namun, disisi lain BPS harus memberikan data dengan cepat dan benar. "PT Pos siap untuk membantu ketepatan data sensus ekonomi 2016,” katanya.

Sementara itu Kepala BPS Pusat Suryamin mengatakan kerja sama dengan PT Pos Indonesia sudah lama berlangsung. Namun, dengan adanya MoU ini maka kerjasama dapat semakin erat karena sudah memiliki payung hukum secara bisnis.

Suryamin mengatakan dalam waktu dekta BPS akan melakukan survei ekonomi 2016, yakni mulai 1 -31 Mei. Survei tersebut, tentunya membutuhkan kecepatan pengiriman data hasil survei agar bisa segera di kelola oleh BPS.“Kami akan mengrimkan kebutuhan sensus ekonomi melalui PT Pos," katanya.

Menurut Suryamin, BPS bekerja sama dengan PT Pos karena memiliki kemampuan dalam mengirimkan berkas, peralatan dan lain-lain yang diperlukan dalam sensus hingga ke daerah terpencil. Pengiriman data yang cepat dan akurat akan membuat BPS mampu mengolah data dengan cepat pula.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani kerjasama sinergitas antara perusahaan dengan sejumlah BUMN. MoU itu ditandatangani di Kementerian BUMN, Jakarta pada Kamis (11/2) oleh pimpinan tertinggi masing-masing BUMN yakni Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) M Arief Wibowo, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tikno Sutisna, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro, Direktur PT Len Industri (Persero) Abraham Mose, Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Agus Andiyani dan Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Ira Puspadewi serta Direktur Utama PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Yonatan Dollo Sanda. Selain itu Pos Indonesia juga menyepakati PKS dengan Bank BNI, PT Jiwasraya dan Jasindo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika