REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 10. Kebijakan ini lebih menekankan pada daftar negatif (DNI) yang akan masuk ke Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyakini bahwa DNI yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa menjaga bahkan meningkatkan perekonomian Indonesia. "Kami harapkan paket kebijakan ini menjadi pesan buat foregein direct investment (FDI) ke Indonesia semakin baik," ujar Agus dalam acara Rapat Koordinasi BI dengan Pemerintah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/2).
Agus menjelaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang baik dengan pertumbuhan di kuartal IV 2015 mencapai 5 persen. Hal ini dipegaruhi oleh belanja pemerintah yang membaik serta pembangunan infrastruktur yang meningkat baik yang didanai pemerintah maupun investasi pihak swasta.
"Jadi kita harus melanjutkan komitmen di 2016 dengan melakukan reformasi struktural, sehingga peran swasata juga bisa lebih menonjol," lanjut Agus.
Agus juga menilai bahwa perekonomian global di 2016 masih cenderung melemah. Cina yang menjadi salah satu negara dengan perkembangan perekonomian terbaik pun disebut masih lemah. Dengan permasalah tersebut, Indonesia harus meningkatkan perekonomian lokal dengan memaksimalkan ekonomi domestik.
"Kami masih lihat pertumbuhan perekonomian kita masih berada di kisaran 5,2-5,6 persen di 2016. Kita harap ini bisa sesuai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
