REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Indonesia terus menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.  Namun keinginan perbaikan ‎infrastruktur secara cepat nyatanya masih menghadapi berbagai hambatan.

"‎Komitmen pemerintah selama setahun ini jelas dalam infrastruktur. Tapi di lapangan kita juga melihat masih banyak hal menghambat dan memperlambat, untuk regulasi misalnya yang tidak sederhana, bahkan di sana sini tumpang tindih," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara 'Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Prospek 2016/2017' di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/2).

Darmin menjelaskan, beberapa hambatan dalam pembangunan infrastruktur memang bukan hanya dalam masalah pendanaan.‎ Sejauh ini penyiapan proyek menjadi semakin rumit dengan skema kerja sama pemerintan dan pihak swasta. Dengan sejumlah skema yang dilakukan, ada proses berkepanjangan yang membuat keputusan masih terlalu lambat. Proses perizinan baik pertanahan dan hutan juga masih dalam proses untuk penyempurnaan untuk mempermudah pembangunan infrastruktur.

"‎Penyelesaian ini terlihat dalam paket kebijakan pemerintah, kementerian, dan lembaga pun berusaha memperbaiki dalam proses pengambilan keputusan," kata Darmin.

‎Selain itu, lemahnya penyiapan proyek menjadi penghambat implementasi pembangunan. Koordinasi kewenangan secara terpadu pun dianggap masih kurang.‎ Pihak yang menyediakan infrastruktur juga masih minim.

Darmin menjelaskan, pemerintah melalui Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas (KPP‎IP) telah mempersiapkan 30 proyek strategis nasional. Proyek tersebut di antaranya jalan tol Manado-Bitung, Kereta Api Makassar-Parepare, PLTU Batang, dan Kilang Minyak di Bontang.

Baca juga: Dana Desa 2016 Disalurkan Dua Tahap

Ikuti Whatsapp Channel Republika