Jumat 05 Feb 2016 15:11 WIB

Indonesia Dinilai tak Perlu Gabung TPP

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Nur Aini
Perwakilan 12 negara yang terlibat dalam Trans Pacific Partnership (TPP) di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat.
Perwakilan 12 negara yang terlibat dalam Trans Pacific Partnership (TPP) di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Analis Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Kusfiardi menyebut, rencana Indonesia untuk bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP) bukan menjadi hal yang prioritas untuk saat ini.

Ia beranggapan, dengan masuknya Indonesia ke dalam TPP, hanya justru akan menguntungkan negara lain, mengingat banyak keistimewaan-keistimewaan fasilitas bagi industri lokal yang hilang.

"Dan proyek liberalisasi yang lebih luas," ujarnya kepada Republika.co.id, Jumat (5/2).

Ia menilai, sebelum memasuki TPP, Indonesia sebaiknya fokus terlebih dahulu dalam perdagangan bebas dalam ruang lingkup yang lebih kecil seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kusfiardi mengatakan, dalam persaingan MEA saja Indonesia masih keteteran. Apabila, Indonesia memaksakan masuk ke dalam perdagangan yang lebih besar maka konsekuensinya adalah kondisi industri di dalam negeri semakin memburuk.

Pemerintah, ia katakan, juga belum menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumahnya, sehingga bergabung dengan TPP merupakan hal yang ia pandang tidak perlu.

"Sebelum bicara untuk ke skema perdagangan regional dan global harusnya pemerintah itu membangun kekuatan perekonomian nasional," ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia belum bisa memanfaatkan basis produksi menjadi satu nilai tambah yang kemudian dapat mengambil manfaat dari dibukanya pasar di dunia. Ia mencontohkan Cina, yang menurutnya sudah begitu baik dalam memanfaatkan peluang-peluang di pasar bebas.

"Jika presiden berencana tetap ikut akan skema TPP, saya kira kita memang mau dijadikan  pasar saja oleh presiden kita hari ini," ungkapnya.

Basis industri nasional saat ini, ujarnya, bahan bakunya masih tergantung impor. Ketimbang bergabung TPP, ia menyuarakan agar pemerintah mempriotaskan penataan perekonomian nasional agar tidak mudah  terkena gejolak moneter terutama flukstuasi nilai tukar, tidak tergantung pada impor terutama bahan baku industri dan bahan-bahan strategis.

"Nah ketiga itu mampu memberikan nilai tambah dari hasil sumber daya alam yang kita punyai lewat porgram industriliasi hulu, sehingga kita tidak hanya menjual barang-barang mentah," ujarnya.

Ia menegaskan, ketiga hal tersebut haruslah dibangun dengan kekuatan nasional. Jika dibangun dengan investasi asing, kata dia, manfaatnya juga akan diambil oleh asing.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement