REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Perusahan minyak dan gas (Migas) di Indonesia mulai mengalami kelesuan akibat harga minyak dunia yang anjlok.‎ Pemutusan Hubungan kerja (PHK) pun akhirnya menjadi salah satu solusi yang mungkin dilakukan oleh perusahaan Migas.

Menanggapi persoalan ini, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan, solusi PHK sebenarnya belum menjadi solusi akhir dalam menutupi menurunnya pendapatan perusahaan Migas. Perusahaan Migas sebaiknya mencari solusi dengan melibatkan semua karyawannya.

"Bisa saja kan untuk sementara melakukan pemotongan gaji atau intensif yang biasa mereka (perusahan) berikan untuk karyawannya," ujar Tumiran kepada Republika.co.id, Ahad (31/1). 

(Baca: Pemerintah Larang PHK Massal Perusahaan Migas).

Pemotongan gaji ini bisa menjadi solusi jitu ketimbang perusahaan harus memangkas jumlah karyawan mereka. Terlebih dengan pelemahan perekonomian Indonesia, hal ini akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran.

‎Selain memotong gaji karyawan, perusahaan juga bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk meminta dana talangan dalam mengarungi anjloknya industi Migas. Sejauh ini perusahaan Migas yang beroperasi di Indonesia juga telah memberikan dampak banyak pada pertumbuhan ekonomi.

Tumiran menilai, saat ini pemerintah belum terlihat berperan aktif dalam menanggulangi isu PHK di Industri Migas. Padahal seharusnya pemerintah menjadi benteng terakhir untuk menjaga agar perusahaan Migas tidak melakukan PHK masal yang bisa terjadi kala harga minyak dunia terus menurun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika