REPUBLIKA.CO.ID,NAIROBI -- Pemerintah Kenya berencana menerbitkan sukuk untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Sekretaris Kabiner Bidang Keuangan Negara Kenya Henry Rotich mengatakan, pemerintan sudah mengidentifikasi beberapa peraturan yang perlu diamandemen agar langkah ini bisa direalisasikan.

''Kami prediksi dalam setahun ke depan semua aspek legal terkait bisa selesai sehingga kami bisa menerbitkan sukuk pada 2017 mendatang,'' tutur Rotich seperti dikutip Xinhua, Rabu (27/1).

Pemerintah Kenya baru akan menentukan nilai terbitan sukuk ini saat mereka sudah siap masuk pasar.

Beda dengan surat utang konvensional, sukuk harus disertai aset yang mendasari transaksi (underlying asset). Surat utang berbasis syariah ini melarang bunga, tapi memberi imbal hasil dari underlying assets. ''Kami tengah mengidentifikasi aset yang akan jadi dasar penerbitan sukuk ini,'' kata Rotich.

Selama ini obligasi dan pasar modal konvensional berperan penting bagi perkembangan ekonomi Kenya. Dengan makin berkembanganya ekonomi mereka, Kenya butuh diversifikasi instrumen keuangan lebih besar dari sebelumnya.

Rotich menilai, keuangan syariah sebagai alternatif model pembiayaan berkelanjutan kian dikenal setelah krisis keuangan global. Belakangan, Timur Tengah dan Asia tetap jadi pasar keuangan syariah terbesar secara global.

Rotich mengakui, Kenya lebih lambat menarik menumbuhkan keuangan syariah dan menarik perhatian negara-negara Islam. Kebutuhan pembiayaan sektor riil membuat Kenya akhirnya masuk juga ke pasar ini.

Kenya bahkan tengah menjajaki kemungkinan bergabung dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). Sejauh ini, persyaratan yang diajukan IDB pun bisa dipenuhi sehingga dalam waktu kepastian Kenya bergabung dengan IDB bisa ditetapkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika