REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Kota Palembang kini memiliki sebuah perusahaan perbankan. Walikota Harnojoyo, Selasa (26/1) meresmikan operasional perusahaan perbankan dengan nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pendanaan Sarana Rakyat.

BPR yang berada di jalan R Sukamto tersebut beroperasi di bawah PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) – BUMD milik Pemerintah Kota Palembangm sebagai pemegang saham mayoritas BPR Pendanaan Sarana Rakyat sebesar 99 persen.

Saat meresmikan BPR tersebut, Walikota Harnojoyo mengharapkan dengan beroperasinya BPR Pendanaan Sarana Rakyat bisa menjadi solusi untuk pengusaha UMKM  dalam mengembangkan usahanya terutama dalam bidang permodalan. “Dengan BPR ini upaya pemerintah daerah dalam memacu pertumbuhan sektor riil dapat dilakukan dengan nyata,” katanya.

Menurut Harnojoyo, BPR Pendanaan Sarana Rakyat ini akan menuju pada pasar-pasar tradisional yang ada di Palembang, guna membantu permodalan membantu para pedagang dan pengusaha UMKM.

Untuk mendirikan BPR tersebut menurut Harnojoyo, Pemerintah Kota Palembang menyetor dana sebesar Rp 6 miliar sebagai modal awal dan PT SP2J menjadi pemegang saham mayoritas 99 persen,  satu persen oleh perorangan. Pemerintah Kota Palembang merencanakan akan pernyertaan modal ke BPR Pendanaan Sarana Rakyat sebesar Rp 20 miliar.

Sebelum beroperasi, BPR Pendanaan Sarana Rakyat telah memperoleh izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 Januari 2016. BPR Pendanaan Sarana Rakyat dengan kantor di jalan R Sukamto menempati gedung sebuah ruko berlantai tiga.

Direktur PT SP2J Ahmad Nopan menjelaskan, untuk merealisasikan berdirinya  BPR Pendanaan Sarana Rakyat, Pemerintah Kota Palembang butuh waktu waktu sekitar dua tahun karena menanti kepastian perizinan dan pemenuhan kelengkapan administrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika