REPUBLIKA.CO.ID,PALEMBANG -- Bank Perkreditan Rakyat harus mampu menjaga dan mengelola kepercayaan masyarakat terhadap dana yang berhasil dikumpulkan, jika ingin eksis di tengah tingginya persaingan industri perbankan.
Direktur pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OKJ) Kantor Regional VII Sumatera Bagian Selatan Sabil di Palembang, Selasa, mengatakan, kepercayaan merupakan modal utama dalam bisnis perbankan sehingga jika BPR mengelola dengan baik maka bukan tidak mungkin menjadi bank umum di masa datang.
"Para direksi BPR harus berupaya semaksimal mungkin mengelola dan menjaga kepercayaan masyarakat, karena hal ini sangat sensitif dalam perbankan. Jika sudah tidak percaya, nasabah pasti menarik dana," kata Sabil dalam peresmian BPR Palembang.
Untuk itu, penting kiranya BPR ditempati oleh kalangan profesional yang memiliki integritas dan kompetensi sebagai bankir.
"Mengapa sangat penting mendapatkan orang-orang yang baik ?. Contohnya begini, BPR Palembang ini CAR-nya hanya 8 persen, artinya 92 persen dana merupakan dana masyarakat. Jadi bisa dibayangkan jika ditempati orang-orang yang tidak terjaga integritasnya," kata dia.
Lantaran itu, pemerintah melalui OJK sejak 2014 memiliki pengawasan yang ketat terhadap industri perbankan dengan secara berkala memeriksa laporan keuangan bank.
Meski menerapkan pengawasan yang ketat, tapi OJK juga tidak ingin membelenggu industri perbankan sehingga turut berperan dalam menggenjot pertumbuhan produk jasa keuangan di masyarakat.
Khusus di Sumsel, menurutnya, sektor perbankan perlu ditingkatkan lagi karena berdasarkan data penyaluran kredit diketahui hanya terserap 70,51 persen, sementara sisanya sekitar 29 persen diserap daerah lain.
"Peluang sebenarnya sangat terbuka, karena BPR sejatinya memiliki segmennya sendiri meski ada 26 bank di Sumsel," kata dia.
BPR Palembang resmi beroperasi untuk menjajal segmen usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pinjaman yang diberikan berkisar Rp5 juta-Rp25 juta dengan bunga 15-20 persen per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika