REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menajer Kebijakan Walhi Muhnur Satyahaprabu menyebut, pembangunan jalur kereta cepat koridor Jakarta-Bandung merupakan proyek ajaib. Sebagaimana namanya, prosesnya pun serba cepat dengan banyak teknis perizinan yang didobrak.
"Kalau ada groundbreaking tanpa ada izin lingkungan dan proses Amdal yang serius, dia harus masuk pidana tata ruang dan pidana lingkungan hidup," kata dia, Jumat (22/1).
Mengenai proses Amdal, lanjut Muhnur, tidak bisa dilakukan dalam waktu 10 hari, tapi seharusnya melewati dua musim. Penggodokannya minimal harus setahun. "Kalau penyusunannya sepuluh hari, berarti ini Amdal ajaib, pembangunan, kebijakan dan pemerintahannya juga serba ajaib," lanjutnya. Artinya pemerintah memang sengaja melanggar aturan yang ia sudah bikin sendiri.
(Baca: Teknologi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Dibayar Mahal).
Kereta api cepat juga tak masuk perencanaan nasional maupun daerah. Pun, tata ruang wilayah di daerah belum disesuaikan. Jika tata ruang daerah dan RPJMN tidak ada, bisa dipastikan proyek kereta cepat tersebut bukan pembangunan yang direncanakam dari bawah, tapi pembangunan yang dipaksakan oleh kekuasaan dan bisnis.
Masih kata Muhnur, dalam UU Tata Ruang tak ada istilah tata ruang menyesuaikan pembangunan. Tata ruang merupakan dasar pembangunan dan scientific assesment penyusunan Amdal. "Kalau scientific assesment error, maka penyusunan Amdalnya juga salah," katanya. Jika sudah dari awal keliru, maka risiko seperti mitigasi bencana pasti akan terbata-bata.
Ia pun meminta pemerintah segera menghentikan proyek tersebut. Bukan ditunda dalam waktu tertentu. Selain bermasalah soal izin lingkungannya, proyek kereta cepat juga sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat. "Kalau masyarakat membutuhkan, seharusnya tata ruang daerah yang akan dilalui oleh kereta api cepat ini sudah ada rancangannya," terangnya.
(Baca: Ada yang Salah dalam Proyek Kereta Cepat).
Ikuti Whatsapp Channel Republika