REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Penilai Analisis Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai, amdal kereta cepat Jakarta-Bandung masih harus dievaluasi terlebih dahulu.
Anggota Tim Penilai Amdal KLHK Widodo Sambodo menuturkan, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) harus segera memperbaiki amdal berdasarkan evaluasi dan rekomendasi dari Tim Penilai KLHK. "Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh PT KCIC," katanya di Jakarta, Rabu (20/1).
Direktur Kemitraan KLHK itu menjelaskan sejumlah hal yang perlu dievaluasi, di antaranya prakiraan penumpukan penumpang di Bandara Halim Perdanakusuma di mana di titik itu pula akan ada kereta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
"Prakiraan penumpukan penumpang ini yang belum dikaji seperti apa penguraian dan sebagainya" katanya.
Kedua, masih di titik yang sama, di Bandara Halim Perdanakusuma belum dikaji lebih dalam mengingat bandara tersebut masih banyak digunakan untuk kegiatan militer. "Nanti apabila di situ ada kereta lewat, amdal ini belum mempertimbangkan risiko-risiko apabila berbenturan dengan kegiatan militer," katanya.
Ketiga, Widodo mengatakan, di jalur lurus dari Halim ke Karawang yang beriringan dengan jalur tol, daerah pengaman untuk kereta cepat belum memenuhi ketentuan. Ia menjelaskan, daerah pengaman untuk jalur kereta cepat minimal 15-25 meter dari jarak rel, sementara saat ini baru tujuh meter, yaitu untuk jalur tol.
"Kereta ini kan kecepatannya tinggi, daerah pengamannya tidak bisa sejajar tol karena itu untuk angkutan umum, seperti mobil, bus," katanya.
Keempat, dia menambahkan, di Jalur Selatan, seperti di Cimahi melewati Sungai Citarum dan Waduk Saguling di mana merupakan sumber pengairan ratusan hektar sawah dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
"Daerah ini juga merupakan resapan air karena curah hujan yang tinggi, juga perlu dikaji kembali apakah menghambat perjalanan kereta atau tidak," katanya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi catatan kepada pemerintah agar hati-hati dalam menggarap proyek KCIC jalur Jakarta-Bandung. Sebab, jika tidak hati-hati sangat dimungkinkan aset BUMN akan ada yang tergadaikan dan dimiliki Cina.
“Soalnya anggaran yang digunakan itu pinjaman dari China mencapai Rp 70 triliun. Kalau begitu, berarti jaminannya itu pengelolaan BUMN,” kata Anggota VII BPK, Achsanul Qosasih di Jakarta, Rabu (20/1).
Ia berpendapat, masalah pasti akan muncul jika proyek KCIC itu tidak hati-hati. Karena dengan keterlibatan Cina, dimungkinkan akan ada konsesi BUMN yang dimiliki dan dikelola BUMN Cina nantinya.
“Bahkan nantinya akan ada sejumlah tanah PTPN yang dikelola oleh China. Karena jalurnya akan melewati tanah PTPN,” kata dia.
Proyek ini memang akan ditangani oleh korsorsium BUMN. Beberapa BUMN mengaku siap menangani proyek ini. Seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api (Persero), dan PTPN VIII (Persero).
Achsanul juga mengkritisi target capaian penumpang jika proyek KCIC itu jadi. Kata dia, target penumpang pada 2019 yang dicanangkan pemerintah nanti untuk Jakarta-Bandung dapat mencapai 29 ribu per hari dianggap tidak masuk akal.
“Sekarang itu penumpang Jakarta-Bandung hanya 2800-3000 per hari. Kalau di 2019, asumsi mereka bilang penumpang Jakarta-Bandung bisa 29 ribu orang sehari. Itu asumsi dari mana?” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika