REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, sampai saat ini terdapat tujuh perusahaan yang sudah memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam dengan total nilai investasi sebesar Rp 17,85 triliun. Perusahaan tersebut bergerak di bidang industri, real estate, pembangkit listrik, pelabuhan, dan budidaya ternak.
"Saat ini BKPM terus mengoptimalkan promosi dan mengkomunikasikan layanan izin investasi 3 jam, agar lebih banyak yang menggunakan," ujar Franky di Jakarta, Senin (11/1).
Menurut Franky, layanan izin investasi 3 jam memiliki peran strategis dalam mendorong masuknya aliran investasi asing maupun domestik ke Indonesia. Layanan izin investasi 3 jam dinilai memegang peranan penting karena adanya penyederhanaan proses untuk mengurus 8 produk perizinan ditambah surat booking tanah.
Franky mengatakan, sebelumnya dibutuhkan waktu lebih dari 23 hari untuk akta pendirian dan SK Kementerian Hukum dan HAM, tetapi kini hanya dibutuhkan waktu 3 jam. Produk-produk perizinan yang akan diberikan pada investor layanan izin investasi 3 jam adalah izin investasi, NPWP, akta pendirian perusahaan dan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, tanda daftar perusahaan, rencana penggunaan tenaga kerja asing, izin mempekerjakan tenaga asing, angka pengenal impor produsen, dan nomor induk kepabeanan.
"Terobosan ini merupakan hadiah tahun baru bagi para investor," kata Franky.
Franky mengatakan, sejak diluncurkan pada 26 Oktober 2015 lalu tidak ada hambatan dalam proses pengajuan layanan izin investasi 3 jam tersebut. Menurutnya, sebanyak 8 produk perizinan tersebut dilakukan secara paralel dan BKPM telah menyiapkan pendamping investor (priority investment officer) untuk membantu investor yang akan memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam.
Franky mengakui, beberapa izin tetap masih ada yang harus dieksekusi di daerah. Oleh karena itu, BKPM terus berkoordinasi dengan BKPM Daerah dan pemerintah daerah dalam melakukan percepatan izin investasi. Franky mengatakan, beberapa provinsi yang didorong untuk melakukan percepatan yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara itu, ada keinginan dari Jawa Barat dan Banten masih dalam proses.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaring investasi melalui program layanan izin investasi 3 jam. Namun, ia berharap pemerintah juga memberikan kemudahan izin investasi dan perhatian khusus di Kawasan Ekonomi Khusus. Apalagi, saat ini industri manufaktur didorong untuk masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus.
"Sejauh ini, pemerintah memang sudah memberikan insentif untuk KEK tapi masih ada keterlambatan sehingga perhatian pemerintah perlu ditingkatkan," kata Rosan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
