REPUBLIKA.CO.ID, Jurus Pemerintah Kurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

JAKARTA  - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dengan melebarnya ketimpangan pendapatan dan meningkatnya angka kemiskinan. 

Dikatakan Darmin, dirinya bersama Kementerian Agraria, Otoritas Jasa Keuangan, Kemenkominfo, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian sedang membuat satu desain besar untuk mendorong inklusi finansial. Nantinya, kata dia, hal ini juga akan dikaitkan dengan program sertifikasi tanah rakyat secara besar-besaran. 

Sertifikasi tanah rakyat diharapkan dapat membuat masyarakat mendapatkan akses pendanaan untuk membiayai usaha. "Ada 40-60 persen tanah rakyat kita yang belum disertifikasi. Karena terus terang, biayanya mahal," kata Darmin dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi di rumah dinasnya, Kamis (7/1) malam. 

Pemerintah, tambah dia, juga memiliki kredit usaha rakyat (KUR) yang akan mencapai Rp 100 triliun lebih pada tahun ini dengan bunga yang turun drastis menjadi sembilan persen. 

Selain itu juga dana desa yang jumlahnya naik dua kali lipat menjadi Rp 40 triliun lebih. Menurut Darmin, dana desa akan bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Pasalnya, jumlah penduduk miskin saat ini paling banyak berada di perdesaan.

Pemerintah pun akan terus mendorong meluasnya program layanan bank tanpa kantor atau yang biasa disebut Laku Pandai. Tujuannya supaya setiap bank tidak harus bikin kantor sampai di desa-desa, tapi bisa dengan memanfaatkan warung, toko yang menjual voucher bisa dijadikan sebagai agen bank selama memenuhi standar dan perjanjian tertentu.

"Semua ini adalah sebagian blok besar untuk mendorong transformasi struktural sekaligus juga akan memperbaiki tingkat kemiskinan dan ketimpangan," kata Darmin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika